Dorong Ekonomi Tapal Kuda, DPR RI Desak Reaktivasi Kereta Api Jember-Situbondo

Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan perlunya mengaktifkan kembali jalur kereta api nonaktif Kalisat-Panarukan yang telah berhenti beroperasi selama lebih dari dua dekade.

Menurutnya, jalur yang melintasi Jember, Bondowoso, dan Situbondo tersebut dapat menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tapal kuda Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasim saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA) yang membahas capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025 serta rencana kerja pada 2026.

Menurut Nasim, bahwa jalur kereta api Kalisat-Panarukan merupakan infrastruktur penting yang dapat dimanfaatkan kembali guna memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.

“Jalur Kalisat-Panarukan masih memiliki potensi yang sangat besar. Jika direvitalisasi, dampaknya akan luar biasa bagi perekonomian masyarakat, industri, dan konektivitas wilayah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nasim Khan, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, reaktivasi dan pengembangan jalur kereta api di tapal kuda Jawa Timur dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih modern, aman, dan efisien.

Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan komitmennya untuk mendukung program reaktivasi jalur nonaktif dan pengembangan lintasan kereta api baru di berbagai daerah.

Selain itu, Nasim menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara KAI dan INKA guna memperkuat daya saing industri perkeretaapian nasional.

Ia menilai KAI dan INKA memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan sektor perkeretaapian nasional yang kuat dan berkelanjutan.

“INKA sebagai manufaktur dan KAI sebagai operator harus berjalan beriringan. Sinergi yang dibangun harus saling menguatkan, bukan justru melemahkan salah satu pihak. Tujuan akhirnya adalah memperkuat industri nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Nasim turut menyoroti aspek keselamatan di perlintasan sebidang yang masih kerap menjadi titik rawan kecelakaan.

Ia mendorong peningkatan fasilitas pengamanan, termasuk pemasangan palang pintu otomatis, kamera pengawas, dan sistem peringatan dini.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Banyak perlintasan yang berada dekat dengan permukiman warga sehingga membutuhkan penanganan serius dan sinergi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait,” tegasnya.

Dalam hasil rapat tersebut, Komisi VI DPR RI bersama KAI menyepakati langkah penanganan perlintasan sebidang secara terintegrasi, termasuk penertiban perlintasan tidak resmi, peningkatan pengamanan di titik rawan, dan pemanfaatan teknologi keselamatan perkeretaapian.

Nasim memberikan apresiasi terhadap kinerja KAI yang dinilai terus mengalami peningkatan, baik dalam kualitas layanan kepada masyarakat maupun capaian kinerja perusahaan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspek keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, ia berharap dana PMN yang diterima INKA dapat digunakan secara efektif untuk memperkuat kemampuan produksi, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri pada industri perkeretaapian.

“INKA telah membuktikan kemampuannya dengan mengekspor produk ke berbagai negara. Karena itu kita harus terus mendukung agar kemampuan industri nasional semakin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara maksimal,” pungkasnya.