DPRD Jombang Apresiasi WTP ke-13, Minta Program Lebih Berdampak bagi Warga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut. Namun, DPRD Jombang mengingatkan bahwa capaian prestisius tersebut tidak…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut.
Namun, DPRD Jombang mengingatkan bahwa capaian prestisius tersebut tidak hanya menjadi keberhasilan administratif semata.
Melainkan harus mampu diwujudkan dalam pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menilai prestasi tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Jombang dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tidak mudah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Artinya, ada komitmen kuat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” kata Hadi Atmaji dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Meski demikian, Hadi mengingatkan bahwa keberhasilan laporan keuangan harus berjalan seiring dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik, melainkan manfaat nyata dari anggaran yang dibelanjakan pemerintah.
“Akuntabilitas anggaran harus tercermin dalam hasil pembangunan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Hadi memastikan DPRD Jombang akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
Guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan berdampak dan tepat sasaran.
Ia menilai pengawasan yang efektif merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jombang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
