BGN Rem Dapur Baru MBG, Fokus Benahi Kualitas dan Kejar Wilayah 3T

Liputanjatim.com-Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara penambahan dapur baru untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium ini menjadi bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan ulang pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan jumlah dapur yang sudah beroperasi maupun dalam tahap persiapan saat ini dinilai masih cukup untuk melayani kebutuhan di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah memilih membenahi sistem yang ada sebelum membuka pendaftaran dapur baru.

“Kalau kemudian setelah kita lihat ternyata kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami bereskan dulu,” kata Nanik dalam konferensi pers, Kamis (5/6/2026).

Moratorium juga dilakukan karena sebaran dapur MBG dinilai belum merata. Banyak dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan aglomerasi, sementara wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) justru masih minim layanan.

“Jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ujarnya.

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN kini memprioritaskan penataan dapur yang sudah ada, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memfokuskan penyaluran manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. Dapur yang tidak memenuhi standar operasional juga akan dievaluasi dan dihentikan sementara.

Di sisi lain, BGN mulai mencari skema pendanaan alternatif agar program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Sejumlah opsi yang dikaji antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, hingga penggunaan fasilitas yang telah tersedia seperti kantin sekolah.

“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya, kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” katanya.

Melalui langkah tersebut, BGN ingin memperluas jangkauan MBG ke wilayah 3T tanpa membebani keuangan negara. Pemerintah juga menegaskan orientasi program kini tidak semata mengejar jumlah penerima, melainkan memastikan kualitas layanan dan pemerataan manfaat.

“Kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta target penerima,” imbuh Nanik.