BEM SI Jatim Ancam Gelar Aksi Berkelanjutan, Bawa 16 Tuntutan dan Desak Evaluasi Pemerintah
Liputanjatim.com – Gelombang protes mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menguat. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Massa menegaskan perlawanan tidak akan berhenti dan akan terus dilakukan secara bergelombang hingga tuntutan mereka direspons pemerintah.
Koordinator Lapangan Aksi, M Rizqi Senja, menilai berbagai program pemerintah belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah mencuat dugaan korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mempertanyakan efektivitas program yang menggunakan anggaran besar tetapi dinilai belum menjawab persoalan mendasar rakyat. Apalagi muncul kasus dugaan korupsi yang mencederai kepercayaan publik,” tegas Rizqi yang juga Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair).
Tak hanya menyampaikan kritik, mahasiswa juga mengancam akan memperluas gerakan dengan melibatkan lebih banyak kampus di Jawa Timur. Mereka bahkan menyerukan konsolidasi nasional agar aksi serupa digelar serentak di berbagai daerah sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa di mana pun berada untuk melakukan aksi di kota masing-masing sampai tuntutan rakyat benar-benar didengar dan dijalankan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, BEM SI Jatim membawa 16 tuntutan turunan yang mencakup isu pemberantasan korupsi, demokrasi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kebebasan pers. Mahasiswa menuntut penguatan integritas dan independensi KPK, percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta pengusutan tuntas dugaan korupsi program MBG dan kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang menyeret Kementerian ESDM.
Massa juga menolak militerisme, mendesak penghentian proyek-proyek ekstraktif yang dinilai merusak lingkungan, menolak pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta menuntut evaluasi total terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan tindakan represif terhadap masyarakat sipil dan pers, membebaskan tahanan politik, mengembalikan independensi Bank Indonesia, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T, serta menghentikan praktik eksploitasi buruh dan diskriminasi gender di dunia kerja.
Sejak awal, massa menegaskan aksi ini bukan untuk melakukan audiensi dengan pejabat pemerintah. Demonstrasi difokuskan sebagai bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi publik terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Pengamanan di sekitar Grahadi terlihat diperketat dengan penjagaan aparat di sejumlah titik. Hingga sore hari, mahasiswa terus bergantian menyampaikan orasi dan menyerukan konsolidasi gerakan sebagai sinyal bahwa gelombang protes belum akan berakhir dalam waktu dekat.
