Gelombang Protes Kebijakan Pemerintah Juga Menguat di Surabaya, Mahasiswa Siap Turun Jalan
Liputanjatim.com – Gelombang penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menguat di Jawa Timur. Aksi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6/2026).
Aksi yang sama akan berlanjut dengan demonstrasi mahasiswa yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur pada Rabu (17/6/2026).
Aksi yang digelar kelompok masyarakat sipil tersebut menyoroti berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai bermasalah, mulai dari revisi Undang-Undang Polri, Undang-Undang TNI, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, menegaskan revisi UU Polri dan UU TNI menjadi tuntutan utama massa aksi karena dinilai mengancam kehidupan demokrasi.
“Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan. Yang kedua pencabutan Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI. Kembalikan TNI ke barak,” ujarnya.
Selain mendesak pencabutan dua regulasi tersebut, massa juga menuntut penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani anggaran negara. Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga BBM, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menghentikan eksploitasi sumber daya alam.
<Menurut Ikhsan, Grahadi dipilih sebagai lokasi aksi karena menjadi simbol pemerintahan di Jawa Timur sekaligus ruang publik yang mudah diakses masyarakat.
“Aksi ini sebagai respons atas situasi yang terjadi dan menjadi pemantik untuk aksi yang lebih besar lagi,” katanya.
<span;>Gelombang protes diperkirakan terus berlanjut. BEM SI Jawa Timur telah menjadwalkan aksi lanjutan pada Rabu (17/6/2026) dengan membawa sejumlah tuntutan serupa.
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengatakan mahasiswa akan menuntut penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
“Kami rencanakan aksi tanggal 17 Juni. Titik lokasinya masih kami finalkan setelah pengecekan lapangan,” katanya.
Aqomaddin menambahkan, konsolidasi akhir akan dilakukan sehari sebelum aksi guna mematangkan jumlah peserta dan teknis pelaksanaan demonstrasi.
