Musim Kemarau Ekstrem, PKB DPRD Jatim Soroti Illegal Logging sebagai Pemicu Karhutla
Liputanjatim.com – Menghadapi prediksi musim kemarau ekstrem tahun ini, Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ubaidilah, mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dipicu cuaca kering, tetapi juga maraknya praktik penebangan liar (illegal logging). Menurutnya, kerusakan kawasan hutan akibat pembalakan ilegal menjadi faktor yang memperbesar potensi kebakaran saat musim kemarau.
Karena itu, Ubaidilah mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan mengambil langkah strategis dan menyeluruh untuk mencegah terulangnya bencana karhutla, seperti yang terjadi di Situbondo pada tahun lalu.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, hilangnya tegakan pohon akibat illegal logging menyebabkan lahan kehilangan kemampuan menyimpan kelembapan. Kondisi itu membuat kawasan hutan lebih mudah terbakar ketika musim kemarau datang. Sebaliknya, hutan yang tetap terjaga mampu mempertahankan kelembapan tanah sehingga risiko penyebaran api dapat ditekan.
“Penebangan liar bukan sekadar melanggar aturan, tapi membuka celah bencana ganda: lahan gundul mudah terbakar saat kemarau, dan memicu banjir besar ketika musim hujan tiba. Inilah akar masalah yang harus diselesaikan bersamaan dengan upaya pemadaman api,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV itu menilai, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api ketika bencana terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui koordinasi yang solid antara Dinas Kehutanan Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga aparat penegak hukum.
Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk membangun sistem deteksi dini, memperketat pengawasan di kawasan rawan, sekaligus menutup jalur-jalur yang selama ini kerap dimanfaatkan pelaku illegal logging untuk masuk ke kawasan hutan.
“Kita tidak boleh membiarkan kebakaran hutan menjadi ritual tahunan. Kasus di Situbondo tahun lalu harus menjadi pelajaran bahwa pengawasan lemah dan kerusakan hutan berjalan beriringan,” ujarnya.
Ubaidilah juga menilai anggaran mitigasi bencana yang telah dialokasikan Pemprov Jawa Timur sudah cukup memadai. Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas anggaran sangat bergantung pada ketepatan program yang dijalankan, terutama dalam menyasar akar persoalan.
Ia mendorong agar dana tersebut diprioritaskan untuk memperkuat penindakan terhadap pelaku pembalakan liar, meningkatkan pengawasan kawasan hutan, serta memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
“Kami berharap pendampingan tidak hanya berupa larangan, tapi juga memberikan alternatif mata pencaharian layak. Masyarakat perlu sadar bahwa menjaga hutan dari penebangan ilegal sama dengan menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri,” tandasnya.
