Liputanjatim.com — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (PW Ansor Jatim) meminta evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur tidak berhenti pada rekomendasi politik semata. Organisasi kepemudaan ini mendesak hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur segera diterjemahkan menjadi langkah konkret, mulai dari audit menyeluruh hingga restrukturisasi manajemen.
PW Ansor Jatim menilai pembenahan BUMD mendesak dilakukan. Alasannya, masih ditemukan ketimpangan mencolok antara besaran remunerasi direksi dan komisaris dengan capaian kinerja perusahaan.
“Tidak masuk akal ketika ada manajemen menerima gaji tinggi, fasilitas lengkap, tetapi perusahaan yang dipimpin justru tidak memberi kontribusi signifikan bagi daerah,” kata Wakil Ketua Ansor Jatim Mahdi Kheered.
Menurutnya, praktik semacam itu bukan sekadar masalah bisnis. Di tengah kebijakan efisiensi nasional, kondisi tersebut dinilai menyentuh rasa keadilan publik.
BUMD, kata mereka, seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban fiskal.
PAD Belum Maksimal
PW Ansor Jatim juga menyoroti kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Sejumlah perusahaan daerah disebut belum menunjukkan dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Bahkan, dalam beberapa kasus, justru menambah beban anggaran.
Karena itu, ia menuturkan Ansor meminta pemerintah daerah segera memetakan kondisi seluruh BUMD mana yang sehat, potensial, dan mana yang terus merugi.
“Evaluasi harus berbasis data dan kinerja, bukan sekadar pertimbangan politik atau kompromi jabatan,” ujarnya.
Tenggat Enam Bulan Bukan Formalitas
Mahdi mengatakan PW Ansor Jatim mendukung keputusan Pansus yang memberi waktu enam bulan kepada BUMD bermasalah untuk melakukan pembenahan. Namun tenggat itu, menurut mereka, tidak boleh menjadi ruang kompromi. “Enam bulan adalah ujian. Bukan formalitas administratif,” ujarnya.
Jika hingga akhir 2026 tidak ada perubahan signifikan, pihaknya meminta langkah tegas diambil: evaluasi total manajemen, penggabungan usaha, hingga pembubaran perusahaan yang terus merugi.
Komisaris Jangan Sekadar Nama
Ansor juga menyoroti fungsi pengawasan komisaris yang dinilai belum berjalan optimal. Posisi komisaris, menurut mereka, tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur atau ruang kompromi kepentingan.
“Komisaris harus hadir sebagai pengawas yang aktif, profesional, dan independen. Bukan sekadar nama di struktur,” tegasnya.
DPRD Jawa Timur pun didorong berani mengevaluasi komisaris yang gagal menjalankan fungsi kontrol.
BUMD Bukan “Sapi Perah”
Dikatakannya bahwa PW Ansor Jatim juga mengingatkan agar BUMD tidak berubah menjadi alat distribusi kepentingan.
“BUMD tidak boleh menjadi ajang bagi-bagi kue, apalagi sapi perah kelompok tertentu. Setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat,” kata Mahdi.
Ia menuturkan PW Ansor Jatim menyampaikan empat rekomendasi: menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja, melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan merugi, memperkuat fungsi pengawasan komisaris, dan menjalankan restrukturisasi secara tegas terhadap BUMD yang gagal berbenah hingga akhir tahun.
 meminta evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)){kind=link}