Liputanjatim.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegaskan pemerintah tidak boleh bersikap pasif dalam menyikapi dinamika geopolitik global. Hal itu ia sampaikan untuk merespon pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, terkait perkembangan situasi dengan Iran.
Menurut Ratna, pernyataan terkait perubahan fase konflik tidak berarti ancaman telah berakhir.
Ia menilai kawasan Timur Tengah masih menyimpan potensi ketegangan yang dapat berdampak pada distribusi minyak dunia melalui jalur penting seperti Selat Hormuz.
“Indonesia tidak boleh lengah. Meskipun operasi militer dinyatakan selesai, risiko gangguan terhadap rantai pasok energi global tetap tinggi. Pemerintah harus membaca situasi ini secara strategis dan mengambil langkah antisipatif yang konkret,” ungkap Ratna di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ratna Juwita Sari menyebut ketergantungan pada energi impor menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi nasional.
Sehingga, menurutnya, gejolak harga minyak global dapat berdampak signifikan pada anggaran negara, inflasi, serta daya beli masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Sekretaris DPP PKB Bidang Sumber Daya Alam tersebut, mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui langkah strategis.
Baca juga: Krisis Energi Mengintai, PKB Dorong RI Kurangi Ketergantungan Impor
Ia menyarankan percepatan pembangunan cadangan energi strategis atau strategic petroleum reserve (SPR), diversifikasi sumber impor, serta akselerasi transisi ke energi baru terbarukan.
Selain itu, Ratna menekankan pentingnya diplomasi energi yang lebih aktif melalui kerja sama bilateral dan forum multilateral.
Ia mengingatkan, kebijakan energi nasional selama ini cenderung reaktif. Sehingga momentum pasca-deeskalasi perlu di manfaatkan untuk pembenahan struktural yang berkelanjutan.
“Jangan sampai kita terjebak dalam euforia bahwa konflik telah mereda, sementara risiko sesungguhnya masih membayangi. Pemerintah harus bergerak dari pola reaktif menjadi antisipatif, dengan kebijakan yang berbasis pada ketahanan jangka panjang,” tegasnya.
Sebagai mitra pengawas pemerintah di sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan energi nasional agar lebih adaptif dan responsif.
Ia menegaskan, isu energi tidak hanya terkait geopolitik, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Akhir fase perang bukan berarti akhir dari risiko. Justru di fase inilah kewaspadaan dan kesiapan negara diuji,” pungkas Ratna.
