Liputanjatim.com – Penolakan masyarakat Kepulauan Kangean terhadap aktivitas survei seismik kian menguat. Dari aksi demonstrasi di darat hingga patroli laut, warga menegaskan sikap menolak kehadiran PT Kangean Energy Indonesia (KEI).
Melihat situasi yang terus berkembang, Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mendesak Pemprov Jatim segera turun tangan. Ia meminta gubernur memanggil manajemen PT KEI serta menghentikan seluruh kegiatan survei. Menurutnya, kewenangan laut 0–12 mil ada pada Pemprov sehingga langkah tegas bisa diambil.
“Pemprov Jatim harus hadir, jangan tinggal diam. Aspirasi rakyat sangat jelas: menolak survei seismik. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik horizontal. Ini sama saja membenturkan masyarakat dengan perusahaan. Jangan tunggu sampai ada korban,” tegas Nur Faizin, Kamis (18/9/2025).
Aksi penolakan nelayan sebelumnya cukup besar. Sekitar 50 perahu ikut mengusir kapal survei PT KEI di selatan Pulau Mamburet. Bahkan, pengejaran dilakukan hingga 14 mil ke barat Pulau Komerean. Menurut Nur Faizin, jika tidak dihentikan, gelombang perlawanan bisa semakin membesar.
“Saya juga mendengar akan ada aksi lanjutan dengan melibatkan massa yang lebih besar, mulai dari demonstrasi hingga pengusiran dan semacamnya. Saya khawatir kalau ini tidak segera diselesaikan dan survei seismik tidak dihentikan segera, konflik makin meluas dan runyam,” ujarnya.
Politisi asal Madura itu menilai penolakan warga berangkat dari alasan mendasar. Laut, kata dia, adalah sumber kehidupan masyarakat Kangean sekaligus tumpuan ekonomi mereka.
“Laut adalah sumber kehidupan masyarakat Kangean. Kalau laut rusak maka masa depan mereka juga terancam,” tutur Nur Faizin.
Selain dampak lingkungan, ia juga menyinggung soal transparansi. Menurutnya, survei seismik yang diklaim untuk kesejahteraan rakyat justru dilakukan tanpa keterbukaan.
“Kegiatan ini diklaim demi kesejahteraan rakyat, tetapi faktanya dijalankan tanpa keterbukaan. Proses yang tidak transparan justru menimbulkan kecurigaan dan menyalahi prinsip akuntabilitas publik,” katanya.
Nur Faizin menegaskan pemerintah tidak boleh berpihak kepada korporasi. Aspirasi rakyat harus diutamakan.
“Saya bersama rakyat Kangean. Aspirasi ini akan saya kawal sampai Pemprov menghentikan survei seismik. Pemerintah harus hadir dengan keputusan tegas,” pungkasnya.
