Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap kinerja dan tata kelola PT Bank Jatim, BUMD yang selama ini kerap dibanggakan sebagai penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di satu sisi, Bank Jatim memang tercatat sebagai BUMD paling sehat dengan kontribusi deviden yang signifikan. Namun di balik capaian itu, Fraksi PKB menilai ada persoalan serius yang selama ini luput dari perhatian publik.
Sorotan tajam itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Abdullah Muhdi dalam sidang paripurna yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (5/5/2026).
Muhdi menegaskan, Fraksi PKB tidak sekadar melihat angka deviden, tetapi juga menelusuri kualitas tata kelola di baliknya. Ia menyoroti serius proses rekrutmen direksi dan komisaris yang dinilai sarat masalah, khususnya pada peran Tim Seleksi (Timsel).
“Timsel harus diisi oleh pakar perbankan independen yang memiliki integritas tak tercela,” tegasnya.
PKB secara terbuka menolak penggunaan kembali figur-figur lama dalam Timsel yang dinilai bagian dari sistem gagal. Muhdi menyebut, komposisi Timsel yang “itu-itu saja” menjadi indikator kuat adanya stagnasi sekaligus resistensi terhadap profesionalisme.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Timsel sebelumnya gagal menjalankan fungsi mitigasi risiko manajerial. Dampaknya, muncul berbagai persoalan hukum, termasuk kasus yang mencuat di cabang Jakarta.
“Timsel ini merupakan bagian dari sistem yang gagal memitigasi risiko operasional pada periode sebelumnya, yang berakibat pada munculnya berbagai persoalan hukum termasuk kasus Bank Jatim Cabang Jakarta,”
Tak hanya itu, PKB juga menyinggung kegagalan fatal dalam proses seleksi, ketika Timsel merekomendasikan calon direktur yang justru tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kejadian ini memalukan secara institusional, Bank Jatim seolah dipaksa mengajukan calon yang tidak memenuhi standar otoritas perbankan nasional,” ujarnya.
Menurut PKB, pengulangan figur dalam Timsel saat ini menjadi sinyal kuat adanya kepentingan yang ingin dipertahankan. Jika proses rekrutmen pucuk pimpinan hanya dijadikan formalitas, maka fondasi kepemimpinan Bank Jatim dinilai kian rapuh.
“Jika proses rekrutmen pucuk pimpinan hanya menjadi ajang formalitas untuk mengamankan kepentingan tertentu, maka Bank Jatim sedang berjalan menuju bom waktu yang siap meledak akibat keroposnya fondasi kepemimpinan,” tuturnya.
