Liputanjatim.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mematangkan rencana pembangunan flyover Gedangan dengan menggelar sosialisasi pengadaan tanah kepada warga terdampak. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Gedangan pada Senin (18/5/2025) malam itu sekaligus menyampaikan perubahan terbaru jalur proyek berdasarkan hasil kajian teknis.
Ratusan pemilik lahan hadir dalam sosialisasi tersebut. Pemkab Sidoarjo menargetkan proses pembebasan lahan dapat tuntas pada akhir tahun 2026. Setelah itu, pembangunan fisik flyover direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.
Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa pembangunan flyover Gedangan menjadi langkah penting untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang selama ini kerap terjadi di kawasan perempatan Gedangan. Ia juga memastikan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara transparan dan menguntungkan masyarakat.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar. Pemkab juga tidak bisa memengaruhi, dan nilai tertinggi yang akan digunakan,” ujar Subandi, Selasa (19/6/2026).
Dalam forum tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan berbagai hal terkait proses pembebasan lahan. Pertanyaan yang disampaikan antara lain mengenai syarat administrasi tanah, persoalan hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB.
Meski banyak pertanyaan diajukan, seluruh warga yang hadir disebut menerima rencana pembangunan flyover tersebut. Subandi kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dikenai beban pajak dalam proses pembebasan lahan.
“Pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB dalam proses pembebasan,” tegas Subandi.
Di sisi lain, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo M Makhmud mengungkapkan bahwa hasil kajian Detail Engineering Design (DED) memutuskan trase flyover digeser ke sisi timur.
Menurutnya, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor teknis, mulai dari efisiensi proyek hingga kondisi geografis lokasi pembangunan.
“Ada penghematan waktu, efisiensi anggaran, dan pergeseran trase ke sisi timur merupakan pertimbangan teknis DED flyover Gedangan dan hasil geometrik BBPJN menunjukkan sisi timur memiliki daya dukung tanah dan kondisi topografi yang lebih ideal untuk struktur bawah jembatan,” jelas Makhmud.
Baca juga: Reses Diperketat, DPRD Surabaya Wajibkan Pakta Integritas dan Libatkan Kejaksaan
Ia menambahkan, jalur sisi timur dipilih karena dampak pembebasan lahannya lebih kecil dibanding rencana sebelumnya. Selain itu, sebagian besar area yang terdampak merupakan aset milik negara.
“Serta bidang yang terdampak lebih sedikit dengan luas pembebasan lahan yang terdampak adalah 45.822 meter persegi dan 89 KK serta lebih banyak lahan yang berstatus milik negara seperti Polsek, Puskesmas, PDAM, dan lahan milik PT KAI,” tambahnya.
Pemkab Sidoarjo meminta warga segera melengkapi dokumen kepemilikan tanah, termasuk data bangunan maupun tanaman yang berada di atas lahan terdampak agar proses administrasi berjalan lebih cepat.
“Dengan dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi, proyek flyover Gedangan diharapkan dapat segera terealisasi sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut,” pungkas Makhmud.
