Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur terus menyoroti persoalan pendidikan, khususnya rendahnya capaian literasi membaca dan numerasi di Jawa Timur yang dinilai masih jauh dari target. Bahkan, capaian tersebut disebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Yoyok Mulyadi, mengatakan pihaknya terpaksa memberikan “kartu merah” terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sektor pendidikan.
Menurut Yoyok, Fraksi PKB menyayangkan jawaban Gubernur Jawa Timur yang mengaitkan rendahnya literasi membaca dan numerasi dengan faktor eksternal, seperti penggunaan gadget dan media sosial di kalangan siswa. Ia menilai pandangan tersebut justru menjauh dari akar persoalan pendidikan yang sebenarnya.
“Terkait rapor merah literasi membaca dan numerasi, Gubernur mengatribusikan persoalan tersebut pada faktor eksternal, seperti dominasi penggunaan gadget dan media sosial di kalangan peserta didik. Bagi kami, alur logika jawaban semacam ini menjauh dari akar masalah sistem pendidikan kita,” ujar Yoyok dalam rapat paripurna, Rabu (13/5/2026).
Fraksi PKB, lanjut Yoyok, berpandangan bahwa rendahnya literasi membaca dan numerasi justru menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai alat produksi pengetahuan di ruang pembelajaran. Karena itu, penerbitan surat edaran pembatasan penggunaan gadget di sekolah dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek yang bersifat administratif.
“Rendahnya literasi membaca dan numerasi mengindikasikan bahwa teknologi belum didayagunakan sebagai alat produksi pengetahuan, namun justru diposisikan sebagai ancaman atau distraksi bagi siswa. Penerbitan surat edaran mengenai aturan penggunaan gadget di sekolah hanyalah solusi jangka pendek di permukaan, bukan perbaikan kualitas instruksional di ruang kelas,” tegasnya.
Selain persoalan literasi, Fraksi PKB juga mengkritik jawaban Gubernur terkait mekanisme penempatan kepala sekolah. Menurut mereka, penjelasan yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif kepegawaian belum menyentuh substansi kepemimpinan pendidikan di tingkat sekolah.
“Masalah pendidikan bukan hanya soal administrasi pegawai atau pembagian kewenangan antar dinas, tetapi bagaimana memastikan kepemimpinan sekolah benar-benar mampu meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan sekadar memenuhi formalitas manajemen kepegawaian,” lanjutnya.
Fraksi PKB turut menyoroti masih terbatasnya akses guru sekolah swasta dan madrasah terhadap program peningkatan kompetensi. Dalam nota jawaban gubernur, program pengembangan kompetensi disebut lebih berfokus pada ASN dan aparatur desa. Hal itu dinilai menjadi indikasi bahwa guru non-negeri belum memperoleh perhatian yang setara.
Meski demikian, Fraksi PKB tetap mengapresiasi program beasiswa LPDP dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi santri, ustaz, guru madrasah diniyah, hingga dosen di lingkungan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan Islam.
Namun, menurut Fraksi PKB, keberpihakan terhadap pendidikan swasta dan madrasah tidak cukup hanya melalui pemberian beasiswa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai perlu memastikan adanya kesetaraan akses terhadap program penguatan kompetensi tenaga pendidik.
“Keberpihakan yang substantif seharusnya diwujudkan melalui keadilan perlakuan dalam standardisasi kualitas tenaga pendidik. Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan guru madrasah serta sekolah swasta mendapatkan akses, frekuensi, dan kedalaman program penguatan kompetensi yang setara dengan guru negeri,” paparnya.
Fraksi PKB pun mendorong restrukturisasi tata kelola pendidikan di Jawa Timur dengan fokus pada tiga hal utama, yakni perbaikan strategi pembelajaran berbasis teknologi informasi, penempatan kepala sekolah berbasis kapasitas dan kemampuan penyelesaian masalah, serta penyediaan program penguatan kompetensi yang setara bagi seluruh tenaga pendidik di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah.
“Langkah tersebut penting untuk menjamin pemerataan mutu pendidikan dan kualitas lulusan di seluruh wilayah Jawa Timur,” pungkasnya.
Fraksi PKB DPRD Jatim Heran Pemprov Salahkan Gadget Karena Literasi Membaca Rendah
