Liputanjatim.com – Sukarelawan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan 2024 yang tergabung dalam Go Prabu menyoroti dampak nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap ekonomi nasional hingga tingkat pedesaan. Mereka menilai fluktuasi kurs dolar tetap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil.
Ketua Penggalangan Massa Go Prabu, Jefri, mengatakan masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar. Namun, banyak kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat tetap dipengaruhi oleh harga barang impor dan komponen yang terkait dengan kurs dolar.
“Masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar, tetapi banyak kebutuhan produksi dan konsumsi mereka sangat terkait dengan harga barang impor serta komponen yang dipengaruhi kurs dolar,” kata Jefri dalam keterangannya, Selasa, 19/05/2026.
Menurutnya, kenaikan nilai dolar berdampak langsung pada berbagai sektor kebutuhan masyarakat. Mulai dari harga pupuk dan pestisida, harga BBM, biaya transportasi, harga pakan ternak, biaya logistik distribusi pangan, hingga harga bahan pangan impor seperti kedelai, gandum, gula, serta daging sapi impor dari Australia. Selain itu, harga alat elektronik juga ikut terdampak.
“Dampak tersebut akhirnya dirasakan oleh petani, nelayan, pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat desa melalui kenaikan biaya hidup dan biaya produksi,” ujarnya.
Go Prabu yang disebut sebagai sukarelawan caleg DPR RI dan caleg DPRD dari Partai Golkar itu juga menilai pernyataan Presiden Prabowo yang menyederhanakan dampak kurs dolar berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tingkat internasional.
Menurut Jefri, investor global, pelaku pasar, dan komunitas ekonomi internasional memperhatikan bagaimana seorang kepala negara memahami keterkaitan ekonomi global dengan kondisi domestik, termasuk ekonomi mikro dan makro di dalam negeri.
“Sebagai negara dengan sistem perdagangan terbuka, Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, energi, pangan, serta pembiayaan investasi. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi nasional,” kata Jefri.
Ia juga mendorong agar presiden dan para menteri lebih berhati-hati dalam menyampaikan komunikasi ekonomi kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang akurat dan realistis diperlukan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
“Masyarakat Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat, komunikasi yang realistis, dan langkah konkret untuk menjaga daya beli rakyat di tengah tekanan ekonomi global. Apalagi saat ini semua kebutuhan pokok merangkak naik setelah harga BBM non subsidi meroket tinggi,” katanya.
Selain itu, Jefri turut menyinggung kewajiban pembayaran utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2026.
“Apalagi dalam waktu dekat ini pemerintah harus membayar utang yang jatuh tempo tahun 2026 hampir Rp 400 triliun. Tim ekonomi kabinet harus memberikan informasi valid dan kredibel kepada presiden bukan informasi asal bapak senang,” kata Jefri.
