Liputanjatim.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting agar pembangunan di Jawa Timur ke depan semakin inklusif, merata, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, MH Rofiq, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menilai LKPJ bukan sekadar laporan administratif tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang telah dijalankan.
“Fraksi Partai Gerindra memandang LKPJ sebagai instrumen penting untuk melihat capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memperkuat arah pembangunan daerah agar semakin memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Rofiq.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap berbagai indikator pembangunan makro Jawa Timur yang dinilai menunjukkan tren positif selama tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur disebut mampu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Selain itu, angka kemiskinan mengalami penurunan, rasio gini membaik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren menurun.
Kinerja pendapatan daerah juga dinilai cukup positif dan menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus memperkuat kualitas pembangunan di berbagai sektor.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian serius. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah, penguatan pelayanan dasar masyarakat, kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja, tata kelola anggaran daerah, hingga keberlanjutan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan 14 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pada sektor ekonomi, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Menurut mereka, tingginya pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja formal, penguatan sektor UMKM, dan pemerataan aktivitas ekonomi antarwilayah.
Fraksi Gerindra meminta perhatian khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan seperti Madura, kawasan tapal kuda, wilayah selatan Jawa Timur, serta sejumlah kabupaten yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Selain itu, program penanggulangan kemiskinan juga dinilai perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah memperbaiki validitas data sosial ekonomi masyarakat, memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta memperluas sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Dengan langkah tersebut, program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan keluarga miskin, hingga pengurangan kantong-kantong kemiskinan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata.
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong untuk memperluas akses pendidikan menengah, meningkatkan daya tampung SMA dan SMK, serta memperkuat mutu pembelajaran di seluruh wilayah.
Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, masyarakat perdesaan, wilayah kepulauan, lingkungan pesantren, hingga penyandang disabilitas. “Pendidikan yang merata akan menjadi dasar penting bagi peningkatan daya saing Jawa Timur,” kata Rofiq.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Fraksi Gerindra meminta layanan kesehatan terus diperkuat agar semakin merata, mudah dijangkau, dan berkualitas. Penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif dinilai sangat penting, terutama dalam penanganan angka kematian ibu dan bayi, penanganan tuberkulosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah.
Pemerataan alat kesehatan, tenaga medis, serta infrastruktur kesehatan juga diminta menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah timur Jawa Timur, Madura, dan kawasan kepulauan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Menurut mereka, penurunan angka pengangguran harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi diminta memastikan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, dan program Balai Latihan Kerja (BLK) benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, perlindungan pekerja dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu terus diperluas.
Di sektor investasi, Fraksi Gerindra meminta agar investasi yang masuk ke Jawa Timur tidak hanya mengejar nilai realisasi semata, tetapi juga harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Investasi dinilai harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, memperkuat UMKM, mendukung pemerataan pembangunan wilayah, dan tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap tata kelola APBD. Pemerintah Provinsi diminta terus menyempurnakan perencanaan anggaran agar lebih realistis, akurat, dan akuntabel.
Belanja daerah, menurut Fraksi Gerindra, harus lebih diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menilai pembangunan harus difokuskan untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan wilayah. Jalan provinsi, jembatan, irigasi, transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya perlu menjadi instrumen penting untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong reformasi birokrasi agar semakin berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Indeks tata kelola pemerintahan yang baik dinilai harus diterjemahkan dalam bentuk pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan integritas ASN, perbaikan pohon kinerja, serta pemanfaatan riset dan data dalam pengambilan kebijakan juga menjadi sorotan.
Di era digitalisasi, Fraksi Gerindra meminta transformasi digital dan penguatan Satu Data Daerah terus dikembangkan. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pelayanan, mengurangi biaya, serta meningkatkan kepuasan masyarakat melalui integrasi data antar-OPD.
Tidak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi diminta memperkuat pengurangan emisi, pengelolaan sampah, pengendalian kerusakan lingkungan, penanganan penambangan ilegal, hingga pembentukan Desa Tangguh Bencana.
Dalam sektor BUMD, Fraksi Gerindra menilai pengelolaan perusahaan daerah harus semakin profesional dan terukur. Penilaian kinerja BUMD diminta berbasis indikator yang jelas seperti kesehatan keuangan, kontribusi dividen, tata kelola perusahaan, kualitas aset, dan dukungan terhadap pembangunan daerah.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pembangunan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan harmoni sosial. Program sosial daerah diminta lebih diarahkan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencegah perkawinan usia dini, memperkuat toleransi, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta melindungi kelompok rentan.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Perubahan RKPD 2026, RKPD 2027, Perubahan APBD 2026, hingga APBD 2027 mendatang.
