Liputanjatim.com – Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan agar capaian pembangunan yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam peringatan HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur tidak hanya dilihat dari angka statistik semata. Menurutnya, kesejahteraan harus benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat di seluruh daerah, bukan hanya di kota besar.
Dalam rapat paripurna istimewa HUT ke-80 Pemprov Jatim, Minggu 12 Oktober 2025 Gubernur Khofifah memaparkan capaian penting seperti penurunan angka kemiskinan menjadi 9,03 persen pada Maret 2025, turun dari 9,29 persen pada periode sebelumnya. Gini rasio juga menurun dari 0,372 menjadi 0,368, menandakan ketimpangan pendapatan semakin mengecil.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur meningkat menjadi 74,29, naik dari 73,95 pada tahun sebelumnya. Angka ini menempatkan Jatim di posisi tengah atas secara nasional.
Meski begitu, Erma menilai capaian itu masih perlu dievaluasi dari sisi pemerataan. IPM harus merata di setiap daerah se Jatim.
“Kita bersyukur, Alhamdulillah, angka kemiskinan menurun di triwulan ini dan Gini rasio juga turun. Tapi penurunannya belum terlalu signifikan. Perlu kita lihat lagi, apakah penurunan itu merata di seluruh kabupaten dan kota, atau justru hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” ujar Erma, Senin 13 Oktober 2025.
Legislator asal Dapil Tulungagung–Blitar itu menegaskan, ukuran kesejahteraan tidak cukup dilihat dari turunnya angka kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup yang tercermin dalam IPM harus menjadi fokus utama.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, maka ukuran utamanya adalah IPM. Kalau pun IPM Jawa Timur naik, tapi daerah-daerah dengan posisi terbawah tidak ikut meningkat, berarti pemerataannya belum berjalan baik. Kita ingin ada kemajuan di semua wilayah, supaya keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.
Erma juga menyoroti pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kunci penurunan kemiskinan yang berkelanjutan.
“UMKM harus terus didampingi dan diberdayakan, bukan hanya lewat bantuan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas, akses pasar, dan digitalisasi usaha. Kalau UMKM tumbuh kuat, maka penurunan kemiskinan akan lebih cepat dan ketimpangan pendapatan bisa ditekan,” paparnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan adalah menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan tidak meninggalkan daerah tertinggal.
“Pemerintah provinsi harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan industri dan kota besar. Keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi harus terwujud nyata,” ujarnya.
Erma memastikan Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur akan terus mendorong Pemprov memperkuat sinergi dengan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendidikan, dan layanan dasar masyarakat.
“Kita ingin pembangunan manusia Jawa Timur terus meningkat, bukan hanya diukur dari angka-angka, tetapi juga dari rasa keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat di desa dan kota,” pungkasnya.
