Liputanjati.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Aliyadi Musthofa, menegaskan bahwa setiap daerah di Jawa Timur memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, ia mendorong Pemprov Jatim memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di setiap daerah, terutama di wilayah Madura dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Aliyadi, penanganan kemiskinan di Madura tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Jatim. Wilayah kepulauan seperti Madura memiliki persoalan geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih spesifik dan terukur.
“Jawa Timur ini sangat luas dan setiap daerah memiliki karakteristik berbeda yang tentu membutuhkan penanganan berbeda pula,” kata Aliyadi.
Politisi asal Daerah Pemilihan Madura itu menilai kebijakan afirmatif yang selama ini dijalankan Pemprov Jatim masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di masing-masing wilayah.
Ia mengakui Pemprov Jatim telah memiliki sejumlah program, seperti Jatim Puspa, KIP Jawara, dan Peti Koin Bermantra sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan lintas wilayah. Namun, menurutnya, program-program tersebut belum menunjukkan adanya perbedaan pendekatan atau treatment yang benar-benar disesuaikan dengan profil risiko kemiskinan tiap daerah.
“Program-program yang disampaikan masih bersifat umum dan lintas wilayah. Padahal karakteristik kemiskinan di Madura dengan tantangan geografis kepulauannya tentu berbeda dengan wilayah Tapal Kuda yang berbasis agraris,” ujarnya.
Anggota Komisi E ini mencontohkan, pendekatan kebijakan yang seragam juga tidak relevan jika melihat kondisi ketimpangan ekonomi di Madura. Salah satunya tercermin dari angka Indeks Gini yang selama ini berada pada level rendah dibanding banyak daerah lain di Jawa Timur.
Ia menyebut Kabupaten Sumenep pada tahun 2025 tercatat memiliki Indeks Gini sebesar 0,221. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan struktur persoalan sosial-ekonomi di Madura berbeda sehingga membutuhkan formulasi kebijakan tersendiri.
“Artinya, problem yang dihadapi bukan semata ketimpangan ekonomi tinggi, tetapi lebih pada bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, akses infrastruktur, dan pemerataan layanan dasar. Karena itu treatment-nya tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Aliyadi menilai, tanpa strategi pembangunan yang asimetris dan dibedah secara kualitatif, narasi bahwa intervensi dilakukan secara nonseragam hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata di lapangan.
Ia juga menyoroti pendekatan pemerintah yang lebih menekankan pada angka realisasi bantuan sosial. Menurutnya, capaian kuantitatif penerima bantuan belum cukup menjadi indikator keberhasilan apabila tidak dibarengi desain kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
Karena itu, pihaknya mendorong Pemprov Jatim segera mengambil langkah konkret melalui penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik daerah.
Aliyadi mengusulkan agar pemerintah menyusun dan mempublikasikan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Asimetris yang merinci model intervensi ekonomi, sosial, dan budaya secara spesifik untuk wilayah Madura, Tapal Kuda, Mataraman, hingga Pantura.
Selain itu, ia juga meminta adanya sinkronisasi program yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian peran yang jelas dalam mengelola potensi sumber daya lokal agar intervensi tidak berjalan sporadis maupun tumpang tindih.
Tak hanya itu, Aliyadi juga mendorong setiap perangkat daerah yang menangani urusan kemiskinan wajib menyajikan laporan evaluasi dampak berbasis klaster wilayah secara berkala agar efektivitas kebijakan dapat diukur dan diawasi secara transparan oleh publik maupun legislatif.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam. Setiap wilayah memiliki persoalan dan potensi berbeda, sehingga membutuhkan desain kebijakan yang juga berbeda,” tegasnya.
