Liputanjatim.com – Transformasi layanan pertanahan di Jawa Timur kini mulai menyasar dunia akademik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menggandeng Universitas Surabaya (Ubaya) untuk menyiapkan mahasiswa hukum, khususnya calon notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar siap menghadapi sistem sertifikat elektronik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan pertanahan yang tidak hanya berfokus pada birokrasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia sejak di bangku kuliah.
Kepala Kanwil BPN Jatim, Asep Heri, menegaskan bahwa peralihan dari sistem analog ke digital merupakan keniscayaan yang harus dihadapi secara menyeluruh. Hal itu disampaikannya saat kunjungan ke Ubaya dalam rangka memberikan pembekalan kepada mahasiswa hukum.
“Transformasi digital bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa hukum perlu memahami perubahan tersebut sejak dini. Pasalnya, di masa depan mereka akan berhadapan langsung dengan dokumen, akta, dan tata kelola pertanahan yang semakin berbasis elektronik.
Digitalisasi pertanahan kini mulai menjadi bagian dari diskursus akademik. BPN Jatim menilai kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan sistem administrasi.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga praktik nyata di lapangan, terutama dalam menghadapi sistem layanan digital yang terus berkembang.
Kerja sama antara BPN Jatim dan Ubaya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kolaborasi ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengkaji isu-isu pertanahan terkini, termasuk tantangan hukum dalam implementasi sertifikat elektronik. Di sisi lain, kampus juga mendapat ruang untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis riset.
Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Hwian Christianto, menyambut baik sinergi tersebut. Ia menilai, khususnya bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, pemahaman terhadap sistem digital sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Calon notaris dan PPAT harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan layanan pertanahan yang kini berbasis elektronik. Ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan,” tegasnya.
Ia menambahkan, profesi notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keabsahan dokumen hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem digital menjadi bagian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan.
Soroti Risiko Sistem Manual
Dalam pemaparannya, Asep Heri juga menyoroti kelemahan sistem konvensional berbasis dokumen fisik. Menurutnya, dokumen manual rentan hilang akibat bencana serta memiliki celah penyalahgunaan yang kerap dimanfaatkan oleh mafia tanah.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga perlindungan data dan dokumen agar lebih aman dan transparan,” jelasnya.
Dengan sistem elektronik, diharapkan praktik-praktik penyimpangan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Baik BPN Jatim maupun Ubaya sepakat bahwa literasi digital perlu diperkuat sejak mahasiswa masih berada di lingkungan kampus. Pembekalan ini dinilai penting agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.
Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang riset kolaboratif dan pengabdian masyarakat yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor agraria saat ini.
Melalui sinergi ini, transformasi digital pertanahan di Jawa Timur diharapkan tidak hanya berjalan dari sisi sistem, tetapi juga diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memahami ekosistem sertifikat elektronik secara komprehensif.
