DPRD Jatim Nilai Anjloknya Harga Telur Dipicu Over Supply, Dorong Penguatan Data Produksi Peternak
Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, menilai anjloknya harga telur ayam di tingkat peternak saat ini disebabkan oleh kondisi over supply atau kelebihan pasokan di tengah permintaan yang belum mampu menyerap seluruh hasil produksi. Kondisi tersebut semakin memberatkan peternak karena harga pakan terus mengalami kenaikan.
Pernyataan itu disampaikan Erjik menyikapi aksi ratusan peternak ayam petelur yang tergabung dalam Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN) di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (29/6/2026). Para peternak menuntut pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga telur.
Menurut Erjik, langkah jangka pendek yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tepat. Di antaranya membatasi suplai DOC guna mengendalikan produksi, sekaligus mengoptimalkan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tiga kali dalam sepekan.
“Untuk jangka pendek saya sependapat dengan langkah yang sudah disampaikan Pak Wakil Gubernur, yakni mengendalikan suplai DOC dan memperluas penyerapan telur melalui program MBG agar harga di tingkat peternak bisa segera membaik,” ujarnya.
Namun demikian, Erjik menegaskan solusi jangka panjang juga harus segera disiapkan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan data produksi peternak ayam petelur yang terintegrasi mulai dari daerah hingga pemerintah pusat. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan jumlah produksi dan memprediksi potensi surplus sejak dini.
“Walaupun izin peternakan sekarang melalui sistem OSS, kami berharap rekomendasi dari Dinas Peternakan di kabupaten maupun kota tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Semua itu harus terintegrasi sampai ke pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, Erjik mendorong pemerintah membuat sistem informasi digital yang memuat data produksi peternak, baik skala besar maupun kecil.
“Pemerintah perlu membuat sistem informasi terkait produksi peternak ayam petelur, baik skala besar maupun kecil. Di era digital seperti sekarang saya kira ini sangat memungkinkan. Berapa produksi per hari, per bulan, hingga perkiraan panen bisa dipetakan sehingga pemerintah dapat mengantisipasi jika terjadi kelebihan pasokan,” jelasnya.
Menurutnya, sistem tersebut harus melibatkan Dinas Peternakan kabupaten/kota, para penyuluh, hingga asosiasi peternak agar data yang dihasilkan akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
Erjik menegaskan, seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya harus berpihak kepada peternak rakyat.
“Peternak rakyat skala kecil harus dilindungi. Jangan sampai mereka terus menjadi pihak yang paling dirugikan setiap kali terjadi kelebihan pasokan dan harga jatuh,” pungkasnya.
