Antrean BBM Mengular di Madura, DPRD Jatim Desak Pemerintah Pastikan Pasokan Normal
Liputanjatim.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pulau Madura dalam dua hari terakhir menjadi perhatian serius. Pemandangan antrean yang mengular hingga ke badan jalan terjadi di berbagai titik, terutama bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas warga.
Menanggapi situasi itu, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin, mendesak pemerintah bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah cepat memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU di Madura kembali normal.
Menurutnya, kelangkaan maupun keterlambatan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar,” kata Nur Faizin.
Politisi PKB ini meminta instansi terkait bersama Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Transparansi informasi dinilai penting agar tidak memunculkan kepanikan maupun aksi pembelian berlebihan di masyarakat.
Selain itu, ia meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan yang memperparah kondisi di lapangan.
“Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu,” tegasnya.
Nur Faizin berharap pemerintah bergerak cepat agar antrean di SPBU segera terurai dan pasokan BBM kembali stabil di seluruh wilayah Pulau Madura. Menurutnya, kepastian ketersediaan energi menjadi kebutuhan mendasar yang harus dijamin negara bagi masyarakat.
“Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya,” pungkasnya.
