Aset Rp54,1 Triliun, Mengapa Kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim Masih Belum Optimal?
Liputanjatim.com – Besarnya aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur semestinya menjadi modal utama untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, besarnya nilai aset belum otomatis berbanding lurus dengan penerimaan daerah. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari.
Berdasarkan data pemerintah, total aset Pemprov Jatim mencapai Rp54,11 triliun. Nilai tersebut terdiri atas aset lancar Rp4,32 triliun, investasi jangka panjang Rp15,48 triliun, aset tetap Rp33,88 triliun, aset lainnya Rp355,19 miliar, dan properti investasi Rp68,70 miliar. Sebagian dari investasi tersebut ditempatkan pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ashari mempertanyakan sejauh mana aset bernilai puluhan triliun rupiah itu benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi daerah, khususnya melalui dividen BUMD maupun peningkatan PAD.
“Yang harus menjadi ukuran bukan hanya besarnya aset yang dimiliki pemerintah, tetapi seberapa besar aset itu mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Kalau aset terus bertambah tetapi kontribusinya terhadap PAD kecil, berarti ada yang harus dievaluasi,” tegas Ashari.
Menurutnya, investasi daerah di BUMD harus dipandang sebagai investasi bisnis yang wajib memberikan imbal hasil. Penyertaan modal yang terus dilakukan tidak boleh hanya menjadi beban APBD tanpa menghasilkan keuntungan yang signifikan.
“BUMD jangan hanya menjadi tempat menaruh aset pemerintah. Aset yang dipercayakan kepada BUMD harus produktif, menghasilkan laba, dan pada akhirnya memberikan dividen yang lebih besar kepada Pemprov Jawa Timur,” katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja setiap BUMD sudah tidak bisa ditunda. DPRD ingin mengetahui secara terbuka berapa nilai investasi yang telah digelontorkan pemerintah, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa kontribusi nyata yang kembali ke kas daerah setiap tahunnya.
“Kami ingin ada ukuran yang jelas. Return on investment dari penyertaan modal pemerintah harus terukur. Jangan sampai aset puluhan triliun hanya tercatat bagus di neraca, tetapi manfaat ekonominya minim,” ujarnya.
Politisi PKB itu juga mendorong Pemprov Jatim melakukan optimalisasi seluruh aset daerah, termasuk aset yang belum termanfaatkan, lahan tidur, maupun properti yang memiliki potensi ekonomi. Menurutnya, pengelolaan aset harus berorientasi pada produktivitas, bukan sekadar menjaga kepemilikan.
“Setiap rupiah aset daerah harus bekerja untuk rakyat. Kalau aset produktif, PAD akan meningkat, ketergantungan terhadap dana transfer pusat berkurang, dan ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin kuat untuk membiayai pembangunan,” pungkas Ashari.
