Pendapatan Jatim Lampaui Target, DPRD Minta Dampak Nyata ke Masyarakat
Liputanjatim.com – Capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 yang melampaui target mendapat apresiasi sekaligus sorotan dari DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmad Athoillah atau Gus Atho’ menegaskan keberhasilan fiskal tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Dalam Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp18,44 triliun atau 107,83 persen dari target yang ditetapkan.
Menurut Gus Atho’, angka tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada pencapaian administratif berupa tingginya pendapatan maupun raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pendapatan daerah yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pendapatan itu diterjemahkan menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai angka pendapatan naik, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan,” kata Atho’.
Politisi PKB itu menilai ukuran keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari besarnya penerimaan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan korelasi antara peningkatan pendapatan dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Pertanyaan yang harus dijawab Pemprov adalah apakah kenaikan pendapatan tersebut berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan, terbukanya lapangan kerja baru, dan meningkatnya kualitas pendidikan maupun kesehatan. Itu yang menjadi ukuran utama,” tegasnya.
Gus Atho’ juga menyoroti masih besarnya sisa anggaran yang tersimpan di kas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mempercepat pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai pemerintah terlalu fokus mengejar target pendapatan tetapi kurang agresif dalam memastikan anggaran tersebut kembali kepada masyarakat melalui program-program yang produktif dan berdampak langsung,” ujarnya.
Pihaknya akan mencermati lebih jauh efektivitas penggunaan pendapatan daerah dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada sisi penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja dan hasil pembangunan yang dicapai.
“APBD pada akhirnya bukan soal angka-angka di laporan keuangan. Yang paling penting adalah apakah rakyat Jawa Timur hidup lebih sejahtera dibanding tahun sebelumnya. Itu yang harus menjadi fokus bersama,” pungkasnya.
