DPRD Ngawi Soroti Minimnya Pendaftar Sekolah Rakyat SD, Baru Tiga Anak dari Kuota 90 Siswa
Liputanjatim.com NGAWI – Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menyoroti minimnya jumlah pendaftar Sekolah Rakyat (SR) jenjang Sekolah Dasar (SD).
Hingga pertengahan Juni 2026, jumlah calon peserta didik yang mendaftar tercatat baru tiga anak, jauh di bawah kuota yang disediakan pemerintah sebanyak 90 siswa.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan rendahnya jumlah pendaftar tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar program pendidikan yang digagas pemerintah dapat berjalan optimal.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Ngawi, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak usia SD ke Sekolah Rakyat masih sangat rendah.
“Data dari dinsos, baru tiga pendaftar dari 90 kuota yang tersedia,” ujar Yuwono, Selasa (16/6/2026).
Yuwono menilai ada sejumlah faktor yang memengaruhi minimnya minat masyarakat.
Selain faktor psikologis orang tua, lokasi Sekolah Rakyat yang berada di kawasan perkebunan dan relatif jauh dari permukiman penduduk menjadi salah satu pertimbangan utama.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian orang tua merasa kurang nyaman melepas anak-anak mereka untuk bersekolah di tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal.
“Lokasi sekolahnya berada di tengah perkebunan yang jauh dari pemukiman. Secara psikologis, kondisi itu sudah memberikan dampak yang kurang bagus terhadap penerimaan murid baru,” katanya.
Selain lokasi, sistem pendidikan berasrama atau boarding school yang diterapkan juga dinilai menjadi kendala tersendiri.
Bagi anak usia sekolah dasar yang masih membutuhkan pendampingan keluarga, kewajiban tinggal di asrama dianggap cukup berat.
Karena itu, Yuwono mendorong pemerintah pusat maupun pengelola program untuk memberikan kebijakan yang lebih fleksibel apabila kuota peserta didik tidak terpenuhi.
“Harapan saya ada satu regulasi atau kebijakan yang bisa memungkinkan anak-anak itu tidak harus tinggal di asrama,” terangnya.
Politikus yang juga menjabat Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Ngawi itu mengingatkan agar investasi besar yang telah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan Sekolah Rakyat tidak berujung sia-sia akibat rendahnya minat masyarakat.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pendidikan yang dibangun dengan anggaran lebih dari Rp200 miliar harus diimbangi dengan strategi yang mampu menarik minat calon peserta didik, termasuk dengan menghadirkan tenaga pendidik yang berkualitas.
“Ketika fasilitas infrastruktur sudah terpenuhi, jangan sampai bangunan itu mangkrak. Anggaran membangunnya sampai Rp200 miliar lebih,” pungkasnya.
