Pinjam Bank hingga Jual Sapi, Mitra MBG Pertanyakan Nasib Dapur Usai Terbit SE BGN
SURABAYA, Liputanjatim.com – Rasa cemas melanda ratusan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Jawa Timur. Ketidakpastian yang muncul akibat kebijakan baru dan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong para mitra berkumpul di Surabaya untuk membahas kelanjutan usaha mereka.
Melalui Asosiasi MBG Indonesia, para pengusaha daerah yang mayoritas merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tersebut menuntut kejelasan terkait nasib dapur MBG yang telah mereka bangun secara mandiri dengan investasi besar.
Kegelisahan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan” yang digelar di Hotel Kampi Surabaya, Minggu (21/6/2026). Forum tersebut dihadiri mitra MBG dari berbagai daerah di Indonesia, dengan dominasi peserta dari wilayah Jawa Timur.
Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M Turino Junaedi, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menampung aspirasi para mitra yang kini menghadapi ketidakpastian akibat perubahan sejumlah aturan dan kebijakan terbaru dari BGN.
Menurutnya, para mitra selama ini telah menunjukkan komitmen mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan membangun dapur MBG menggunakan modal sendiri.
“Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar,” ujar Turino.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan adalah munculnya informasi mengenai penghentian pembangunan dapur baru. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kepastian nasib dapur-dapur yang telah dibangun dan bahkan sudah mengantongi identitas resmi atau ID program MBG.
Selain itu, para mitra juga mempertanyakan perubahan skema anggaran serta aturan mengenai tidak dibayarkannya biaya operasional pada hari libur sebagaimana tertuang dalam SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan, karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan bahwa sebagian besar mitra MBG merupakan pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang membangun dapur secara swadaya di tengah keterbatasan modal.
Ia menyebut banyak mitra yang harus mengambil pinjaman bank, memanfaatkan fasilitas koperasi, menjual hewan ternak, hingga melakukan penggalangan dana bersama keluarga demi memenuhi persyaratan pembangunan dapur MBG.
“Mereka pelaku UMKM di daerah yang ingin membantu program pemerintah. Ada yang pinjam bank, ada yang jual sapi, ada yang urunan dengan keluarga dan tetangga untuk membangun dapur,” ungkap Indah.
Menurutnya, nilai investasi yang telah dikeluarkan para mitra tidak sedikit. Selain menyediakan bangunan dapur, mereka juga diwajibkan melengkapi berbagai peralatan standar industri dengan nilai ratusan juta rupiah.
“Alat dapur saja bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar,” katanya.
Indah menilai penghentian atau penundaan pembangunan dapur berpotensi menimbulkan kerugian finansial besar, terutama bagi mitra yang saat ini masih berada dalam tahap pembangunan dengan progres mulai 20 persen hingga telah selesai sepenuhnya.
Tak hanya berdampak pada pemilik dapur, ketidakpastian tersebut juga dinilai berpotensi memengaruhi sektor hulu yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem MBG, mulai dari petani, peternak, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal.
“Banyak petani dan peternak yang sudah menambah produksi karena melihat peluang dari program ini. Ada pemasok telur, ayam, sayur, hingga usaha kemasan makanan yang ikut bergerak. Kalau dapur berhenti, dampaknya akan sangat luas,” jelasnya.
Merespons kondisi tersebut, Asosiasi MBG Indonesia berencana mengajukan audiensi dengan pimpinan BGN di tingkat pusat guna menyampaikan aspirasi dan keluhan para mitra di daerah.
Turino menegaskan pihaknya tetap mendukung penuh pelaksanaan Program MBG. Namun, ia berharap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan program tersebut dapat melibatkan mitra secara aktif sebagai pelaksana utama di lapangan.
“Kami sebagai mitra ingin program ini tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi masyarakat. Yang kami harapkan adalah kejelasan aturan, kepastian bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta adanya ruang dialog sebelum kebijakan strategis ditetapkan,” tandasnya.
