Bupati Situbondo Tekankan PKH Tepat Sasaran, Bebas Intervensi Politik
SITUBONDO – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, meminta penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Situbondo dilakukan secara objektif, tepat sasaran, dan bebas dari intervensi politik.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Jadi PKH ke-19 di Pendopo Pate Alos, Kecamatan Besuki, Senin (27/7/2026).
Bupati Rio menegaskan akurasi data kemiskinan menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pertama soal data, harus tepat sasaran. Jangan sampai ada kepentingan politik,” tegasnya.
Bupati Rio juga meminta seluruh pendamping PKH menjalankan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, pendamping berada di garda terdepan dalam mendampingi masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan hingga program pembangunan.
Selain itu, Ia menyoroti masih lambatnya proses graduasi atau pemutakhiran status kepesertaan PKH.
Ia mencontohkan masih adanya penerima bantuan yang statusnya belum diperbarui meski anaknya telah lulus sekolah atau berpindah domisili.
Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pembaruan data yang akurat, objektif, dan presisi tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.
“Itu yang saya sebut dengan data. Harus lebih tepat sasaran dan presisi. Jangan ada subjektivitas, apalagi urusan politik,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten Situbondo, Suhaedi, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan validasi data penerima bantuan agar penyaluran PKH semakin tepat sasaran.
Fokus pendampingan saat ini meliputi pemutakhiran data keluarga penerima manfaat (KPM), memastikan anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan, serta menjamin layanan bagi ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Suhaedi menjelaskan proses graduasi penerima manfaat terus dilakukan secara berkala sebagai upaya memberi kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkan.
Setiap bulan, pendamping PKH di lapangan mengusulkan KPM yang dinilai sudah layak keluar dari program.
Ia menerangkan terdapat dua mekanisme graduasi, yakni graduasi alami dan graduasi melalui Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PPSE).
Selama 2025, mayoritas peserta keluar melalui graduasi alami karena sudah tidak lagi memenuhi komponen penerima bantuan.
Pada 2026, PKH Situbondo mendorong optimalisasi graduasi PPSE.
Melalui program tersebut, KPM yang dinilai siap mandiri memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta yang diberikan satu kali untuk mendukung pengembangan atau perintisan usaha.
“Bantuan modal ini diharapkan mampu mendorong penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi sehingga dapat naik kelas dan lulus sebagai peserta PKH melalui graduasi mandiri,” kata Suhaedi.
