PDIP Kota Malang Tolak Pilkada Tidak Langsung, Dinilai Cederai Demokrasi

Liputanjatim.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang, menyatakan sikap penolakan terhadap rencana pilkada tidak langsung atau pemilihan melalui suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua DPC PDIP Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan, wacana itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi Indonesia.

Menurut Amithya, wacana itu sama saja dengan merebut dan melanggar asas demokrasi bahkan secara konstitusi. Bahkan, hal itu sama saja dengan merebut kehendak dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Kami menolak karena secara konstitusi itu melanggar demokrasi. Selain itu, ada beberapa hal yang direnggut dari proses demokrasi,” tegas Amithya, Selasa (6/1/2026).

Amithya menyatakan komitmennya untuk terus menggaungkan literasi politik terutama pada anak muda agar tidak melupakan sejarah. Generasi muda, kata dia, merupakan subjek penting dalam perjuangan demokrasi ke depan.

”Ke depan, beberapa upaya peneguhan ideologis pada anak-anak muda akan menjadi agenda utama partai. Kami memandang generasi muda sebagai subyek penting perjuangan politik ke depan,” ungkapnya.

Ketua DPRD Kota Malang itu, menegaskan akan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja kerakyatan bersama PDIP, terutama dalam hal mengawal kebijakan publik.

Sebagai langkah awal, DPC PDI Perjuangan Kota Malang memperkuat ikatan antara struktur partai dan masyarakat, termasuk generasi muda.

”Termasuk komunitas pemuda, pelajar, mahasiswa, dan kelompok kreatif,” paparnya.

Amithya mengatakan DPC PDI Perjuangan akan melakukan konsolidasi dengan semua pihak dalam waktu dekat. Hasil konsolidasi dilakukan untuk menyusun program-program kerja kerakyatan yang berbasis aspirasi dan kebutuhan masyarakat langsung.

“Kami menegaskan bahwa disiplin organisasi, kesetiaan ieologis, dan etos kerja kerakyatan menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda organisasi,” tegasnya.