Oleh: Haris Febriansyah Rizani
Liputanjatim.com – Hari ini, 28 Oktober 2025, Indonesia kembali mengucapkan “Sumpah Pemuda” dengan spanduk, lomba orasi, dan unggahan seragam bertagar #SumpahPemuda. Tapi di balik gegap gempita itu, ada kenyataan getir: sumpah yang dulu lahir dari semangat persatuan dan perlawanan, kini tenggelam dalam gelombang algoritma dan kapital digital.
Sembilan puluh tujuh tahun silam, pemuda dari berbagai daerah menanggalkan identitas kedaerahan dan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kini, pemuda dari Aceh sampai Papua memang masih satu negara, tapi dipisahkan oleh “for you page” yang berbeda. Di dunia digital, setiap orang hidup dalam gelembungnya sendiri, satu bangsa, tapi terbelah oleh algoritma yang menilai nilai klik lebih penting dari isi pikiran.
Menurut We Are Social Q3 2025, Indonesia memiliki 223 juta pengguna internet aktif, dan dari jumlah itu TikTok digunakan oleh 127 juta akun aktif bulanan, menggeser YouTube (118 juta) dan Instagram (99 juta). Rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna Indonesia di media sosial mencapai 3 jam 2 menit per hari, dengan generasi 16–24 tahun menyumbang porsi terbesar. Di TikTok, kategori hiburan ringan dan “storytime” pribadi mendominasi 41% dari total konsumsi konten, sementara kategori pendidikan hanya 3%.
Jadi, jika dulu Sumpah Pemuda dibangun lewat “kongres pemikiran”, maka kini ia dirayakan lewat “trending challenge”. Kita tidak lagi menulis manifesto, melainkan membuat video berdurasi 30 detik dengan backsound yang sedang viral.
Menurut BPS (Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2025), tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok usia muda 15-24 tahun mencapai 18,2%, naik dari 16,9% pada tahun sebelumnya. Jika cakupan usia diperluas mengikuti UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (yakni 16-30 tahun), maka jumlah penganggur muda secara nasional mencapai sekitar 9,7 juta orang.
Ironisnya, 64% dari mereka adalah lulusan SMA hingga perguruan tinggi, angka yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak otomatis membuka akses terhadap pekerjaan layak.
Di dunia maya, mereka bukan pengangguran: mereka “content creator”, “dropshipper”, atau “freelancer digital”. Tapi di lapangan ekonomi nyata, sebagian besar tak memiliki jaminan kerja, asuransi sosial, atau pendapatan tetap. Ekonomi digital yang digadang sebagai masa depan ternyata hanya menciptakan kasta baru: mereka yang punya akses modal, kuota, dan algoritma, serta mereka yang hanya jadi “penonton” di balik layar kaca kecilnya.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Laporan Ketenagakerjaan Nasional 2025), sekitar 8,9 juta pekerja muda kini berada dalam kategori “gig economy”, yakni pekerjaan serabutan berbasis platform digital seperti ojek daring, kurir logistik, dan microtask digital. Dari jumlah itu, 72% tidak memiliki perlindungan sosial, sementara 84% tidak memiliki kontrak formal.
Namun platform-platform besar seperti Gojek, Grab, Shopee, atau ByteDance tetap mengiklankan diri sebagai “pemberdaya ekonomi anak muda”. Ironi ini menyerupai kolonialisme versi baru: korporasi global menguasai infrastruktur digital, memanen data dan tenaga, sementara anak muda lokal hanya jadi roda penggerak di pabrik atensi.
Jika pada 1928 lawan utama pemuda adalah kolonialisme fisik, maka pada 2025 lawannya adalah kolonialisme data. Sumber daya yang dikuasai bukan lagi tanah, melainkan informasi. Platform besar seperti Meta, ByteDance, dan Google kini menentukan selera, percakapan, bahkan arah berpikir publik.
Menurut Data Kominfo 2025, nilai ekonomi digital Indonesia telah menembus US$ 110 miliar, naik 14% dari tahun 2024. Namun 72% dari nilai itu terkonsentrasi pada perusahaan platform asing, dan hanya 28% berputar di ekosistem digital nasional. Artinya, sebagian besar uang yang dihasilkan dari klik, iklan, dan transaksi anak muda Indonesia justru mengalir keluar negeri.
Ketika seorang pemuda membuat konten viral, yang kaya bukan dia, melainkan platform yang memonopoli distribusi dan iklan. Ketika seorang gamer meraih jutaan views, yang diuntungkan adalah algoritma yang menjual atensi itu kepada pengiklan global.
Di era “platformisasi hidup”, pemuda tak lagi berdaulat atas pikirannya sendiri. Mereka bekerja tanpa sadar untuk menambah data, traffic, dan insight bagi mesin kapital yang tak pernah tidur. Sumpah yang dulu berbunyi “bertumpah darah satu, tanah air Indonesia” kini berubah menjadi “bertumpah data satu, server Silicon Valley.”
Kita sering menganggap pemuda hari ini apatis terhadap politik. Padahal, tidak sepenuhnya benar. Menurut Lembaga Survei Nasional 2025, 61% pemilih pemula berpartisipasi dalam Pemilu 2024, tetapi dari jumlah itu hanya 17% yang memahami program kandidatnya. Sisanya mengaku memilih karena “influencer rekomendasi”, “aura kandidat”, atau “videonya lucu di TikTok”.
Politik kini dikonsumsi layaknya konten hiburan. Partai dan pejabat membayar buzzer, bukan pemikir. Anak muda menjadi “target engagement”, bukan subjek kebijakan.
Kementerian Pemuda dan Olahraga bahkan mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk “program pemberdayaan digital kreatif” tahun ini, tapi 60% dana itu disalurkan melalui kerja sama dengan platform swasta yang orientasinya tetap komersial. Tidak ada jaminan program tersebut akan memperkuat literasi kritis atau partisipasi sosial anak muda yang terjadi justru “festivalisasi” kepemudaan: lomba vlog, konser virtual, atau pelatihan “personal branding”.
Begitu mudah pemerintah memelihara ilusi bahwa generasi muda sedang “berdaya” hanya karena aktif di dunia maya. Padahal, sebagian besar dari mereka tidak punya akses terhadap pendidikan kritis, lapangan kerja layak, atau ruang politik yang terbuka.
Hari ini, slogan “Sumpah Pemuda” tidak lagi dimaknai sebagai kesadaran kolektif, tapi sebagai template pidato resmi dan tagline kampanye CSR. Setiap tahun, lembaga dan korporasi berlomba membuat narasi “anak muda kreatif, inovatif, berdaya saing global.” Tapi dalam praktiknya, kreativitas diukur dari seberapa cepat seseorang bisa mengikuti tren, bukan menciptakan arah baru.
Kita menciptakan generasi yang mahir meniru tapi takut berpikir berbeda. Generasi yang pandai mengedit video, tapi bingung membaca peta sejarah bangsanya sendiri.
Menurut Kemendikbud (Survei Literasi Nasional 2025), indeks literasi baca Indonesia berada di angka 38,4 dari 100, turun dua poin dibanding 2024. Rata-rata anak muda membaca buku non-akademik hanya 8 menit per hari, tetapi menonton video daring rata-rata 174 menit per hari.
Sementara itu, ruang publik kita dipenuhi “influencer motivasi” yang berkhotbah tentang kerja keras, padahal hidupnya disponsori perusahaan. Mereka membungkus realitas timpang dengan jargon “anak muda harus tahan banting”, tanpa menyentuh akar ketimpangan yang membuat banyak pemuda terpaksa banting tulang.
Pemuda dalam Jerat Algoritma
Kita patut bertanya: apakah pemuda hari ini benar-benar bebas? Jika kebebasan diukur dari kemampuan memilih, maka algoritma sudah lebih dulu memilihkan segalanya: apa yang harus dilihat, siapa yang diidolakan, dan bagaimana harus merasa.
“Freedom of choice” telah berubah menjadi “freedom of scrolling”. Dan scrolling itu tidak pernah berhenti.
Sebuah riset Center for Digital Youth Studies (2025) mencatat bahwa 73% pemuda mengaku mengalami kecemasan sosial akibat tekanan performa digital, perasaan harus selalu tampil menarik, produktif, dan viral. Sebanyak 41% bahkan mengaku membandingkan kesuksesan dirinya dengan figur online setiap hari.
Kita menciptakan dunia di mana validasi sosial menjadi mata uang baru, dan harga diri seseorang ditentukan oleh jumlah penonton.
Sumpah Pemuda dulu lahir dari keresahan terhadap penjajahan fisik; Sumpah Pemuda hari ini seharusnya lahir dari perlawanan terhadap penjajahan psikologis dari tekanan algoritma, kapital, dan budaya narsistik yang dikukuhkan oleh struktur ekonomi digital.
Ketika “Satu Bahasa” Menjadi Bahasa Palsu
Semboyan “satu bahasa, bahasa Indonesia” hari ini berubah makna: satu bahasa yang penuh kata serapan dari korporasi global. Bahasa iklan, bahasa sponsor, bahasa template.
Iklan-iklan dari pemerintah pun meniru gaya konten komersial: “Yuk Bangkit Bareng!”, “Pemuda Keren Cinta Produk Lokal!”, “Dari Kita Untuk Dunia!”, tapi di baliknya, subsidi untuk UMKM muda justru turun 12% dibanding tahun lalu (data KemenkopUKM, 2025).
Bahasa politik dan bahasa iklan kini melebur, menghapus batas antara yang ideal dan yang dijual. Dan di tengah itu, bahasa kejujuran kehilangan ruang.
Mungkin sudah waktunya kita menulis ulang Sumpah Pemuda, bukan untuk menggantikan, tapi untuk menyesuaikan dengan zaman. Bukan lagi “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu,” melainkan:
Kami, generasi yang tumbuh di bawah bayang-bayang layar, bersumpah untuk merebut kembali kendali atas pikiran kami.
Bukan lagi “Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia,” tapi:
Kami berbangsa satu, yang menolak tunduk pada sistem yang menjadikan kami komoditas klik dan data.
Dan bukan lagi “Kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia,” melainkan:
Kami menjunjung bahasa kritis, bahasa yang berani berkata tidak pada kepalsuan dan kemunafikan yang dikemas sebagai semangat muda.
Sumpah Pemuda dulu tidak lahir dari kenyamanan, tapi dari keresahan. Ia bukan selebrasi, tapi perlawanan. Kini, perlawanan itu harus dimulai lagi, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian berpikir, membaca, menulis, dan menolak tunduk pada algoritma yang mematikan imajinasi. Kita tak bisa menuntut pemuda mencintai bangsa jika negara dan pasar terus menciptakan kondisi yang membuat mereka hanya bisa mencintai diri sendiri.
Sumpah Pemuda 2025 seharusnya bukan lagi tentang romantisme sejarah, tapi tentang politik kebebasan baru: kebebasan dari eksploitasi digital, kebebasan dari kemiskinan struktural, dan kebebasan dari kebohongan yang dikemas dalam iklan motivasi.
Jika 1928 adalah tahun ketika pemuda bersumpah untuk merdeka dari Belanda, maka 2025 seharusnya menjadi tahun ketika pemuda bersumpah untuk merdeka dari kolonialisme platform dan korporasi.
Karena kemerdekaan sejati hari ini bukan lagi soal bendera di tiang tertinggi, tapi tentang siapa yang menguasai data, pikiran, dan waktu kita setiap hari. Dan kalau pemuda terus membiarkan algoritma berpikir untuknya maka sumpah itu akan tinggal nama, dan bangsa ini akan hidup di bawah penjajahan paling sunyi dalam sejarah: penjajahan tanpa peluru, tapi dengan notifikasi.
