Liputanjatim.com – Silang sengkarutnya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Pacitan membuat puluhan mahasiswa berdemo. Mereka menuntut lembaga tersebut memperbaiki layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

“Bobroknya manajemen berdampak pada carut marutnya pelayanan. Setiap desa (pemohon) harus mengeluarkan biaya tinggi untuk dicetaknya dokumen kependudukan,” kata Imam Rifa’i, koordinator aksi, Senin (24/8/2020).

Selain menyoroti peluang pungutan liar, para mahasiswa tersebut juga menyoal sistem pendaftaran yang memberatkan masyarakat. Hal ini karena dukcapil memberlakukan permohonan melalui aplikasi WhatsApp namun tindak lanjutnya lambat.

“Saya kira dengan sekian banyak karyawan kalau manajemennya benar, insya allah semua bisa terlayani dengan baik,” tandas Rifa’i.

Sementara itu, Kepala Dukcapil Supardiyanto yang menemui mahasiswa menyambuat baik usulan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satunya berkenaan dengan kelengkapan dokumen kependudukan cukup mengumpulkan di wilayah desa masing-masing. Selanjutnya, petugas dukcapil yang akan pro aktif turun ke wilayah. Dengan begitu masyarakat tidak akan terbebani.

“Terima kasih atas saran masukannya. Sebetulnya kita mengadakan pelayanan itu juga sampai ke masyarakat atau ke desa. Kita ada PPA, SILADES, kemudian juga ada SIKAP,” jelas Supardiyanto.

Namun, penjelasan tersebut belum memuaskan mahasiswa. Mereka melanjutkan aksinya ke depan komplek pendopo kabupaten, Jalan JA Suprapto. Berikutnya mereka bergeser ke depan gedung DPRD, Jalan A Yani. Usai berorasi, perwakilan pengunjuk rasa melakukan audiensi dengan wakil rakyat.

Untuk diketahui, selama berorasi bentangan spanduk berisi kritik. Seperi ‘Governent Endi? Datamu Semrawut’ dan NIK Ganda, Lemot, Antrean Menumpuk, Kouta Sangat Terbatas 100’. Kalimat terakhir merujuk pada pembatasan jumlah pemohon per hari selama masa pandemi Covid-19.

Meski suasana sempat memanas dan penjagaan ketat, namun aksi berlangsung tertib.