DPRD Jatim Soroti Anomali Harga Telur, Minta Pemprov Benahi Tata Niaga dan Distribusi

Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, menyoroti fenomena turunnya harga telur ayam ras di tingkat peternak namun tidak diikuti penurunan harga di tingkat konsumen. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya persoalan dalam tata niaga dan distribusi komoditas pangan strategis tersebut.

Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO), harga telur ayam ras di sentra produksi Kabupaten Blitar turun dari Rp22.800 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Namun pada periode yang sama, harga telur di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan.

Informasi harga untuk komoditas telur ayam Ras  dari 38 data kabupaten/kota rata-rata Jawa Timur adalah Rp25.768. Harga rata-rata tertinggi di Kota Surabaya Rp27.166,- dan harga rata-rata terendah di Kota Pasuruan Rp24.500.

Erjik mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak berada pada sisi produksi. Menurutnya, peternak justru menerima harga yang semakin rendah, sementara masyarakat sebagai konsumen belum menikmati harga yang lebih murah.

“Data ini menunjukkan adanya anomali dalam rantai perdagangan telur. Ketika harga di tingkat peternak turun cukup signifikan, seharusnya ada dampak terhadap harga yang dibayar konsumen. Jika itu tidak terjadi, berarti ada persoalan pada tata niaga dan distribusinya,” ujar Erjik.

Politisi PKB ini menjelaskan, telur dari peternak umumnya harus melewati sejumlah mata rantai distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Mulai dari pengepul, pedagang besar hingga pedagang eceran. Setiap pelaku distribusi mengambil margin keuntungan yang pada akhirnya membuat harga di tingkat konsumen tetap tinggi.

“Panjang rantai distribusi menyebabkan selisih harga antara peternak dan konsumen semakin lebar. Akibatnya peternak tidak mendapatkan harga yang layak, sementara masyarakat juga tidak memperoleh manfaat dari turunnya harga di sentra produksi,” katanya.

Menurut Erjik, kondisi ini menjadi sinyal bahwa efisiensi rantai pasok pangan di Jawa Timur masih perlu diperbaiki. Ia menilai pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan distribusi berjalan lebih efektif dan adil bagi seluruh pelaku usaha, terutama peternak rakyat.

Karena itu, Erjik mendorong Pemprov Jatim untuk memperkuat akses pasar bagi peternak, memperpendek rantai distribusi, memperbaiki sistem informasi harga, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan peternak maupun konsumen.

“Yang perlu dibenahi adalah tata niaganya. Pemerintah harus memastikan harga yang diterima peternak tetap wajar dan harga yang dibayar konsumen juga tidak terlalu tinggi. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek dan transparan, kesejahteraan peternak bisa meningkat sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.