DPRD Jatim Dorong Pemprov Antisipasi Dampak Anomali Cuaca Kekeringan dan Banjir

Liputanjatim.com – Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong Pemrov Jatim melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak anomali cuaca yang diperkirakan terjadi sepanjang tahun ini. Langkah antisipatif dinilai penting untuk menjaga sektor pertanian sekaligus mencegah terjadinya banjir di sejumlah daerah.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Anang Ahmad Syaifuddi, mengatakan Dinas PU Bina Marga harus mampu merespons perkembangan cuaca secara cepat. Menurutnya, kesiapan infrastruktur pengairan menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang.

“Dinas PU harus benar-benar tanggap akan anomali cuaca, khususnya di tahun ini. Sebab, BMKG sudah meramalkan bahwa di bulan Mei hingga September nanti adalah musim kemarau. Di mana ketersediaan air untuk pertanian menjadi penting,” ujar Anang, Jumat (5/6/2026).

Namun demikian, politisi PKB ini mengingatkan bahwa anomali cuaca juga berpotensi memunculkan kondisi sebaliknya, yakni hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu banjir di sejumlah wilayah. Karena itu, perawatan saluran air, normalisasi sungai, hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Atau, bisa jadi sebaliknya, harus ada antisipasi serius di beberapa daerah, supaya tidak terjadi banjir kembali dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Anang, banjir masih menjadi persoalan tahunan yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bencana yang terus berulang tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga, distribusi barang, hingga produktivitas masyarakat.

Karena itu, ia berharap Dinas PU Bina Marga bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi dan segera menyusun langkah mitigasi yang lebih terukur serta berkelanjutan.

“Penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah upaya pencegahan dan perbaikan sejak sekarang agar dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya.