Curhatan Ni Made Soal Perempuan Disabilitas di Fraksi PKB, Ungkap Stigma Berlapis hingga Beratnya Hidup
Liputanjatim.com – Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Ni Made Dharmika, mencurahkan berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan penyandang disabilitas saat berdialog dengan Fraksi PKB DPRD Jawa Timur bersama Kepala Dinas Sosial Jatim, Senin (6/7/2026).
Di hadapan para legislator, Ni Made menggambarkan beratnya kehidupan perempuan penyandang disabilitas yang hingga kini masih dibayangi stigma berlapis, keterbatasan akses terhadap berbagai layanan, serta minimnya perlindungan dari negara.
Menurutnya, berbagai program pemerintah belum tentu benar-benar menjangkau perempuan penyandang disabilitas. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai ragam disabilitas dan kebutuhan spesifik perempuan penyandang disabilitas.
“Belum tentu perempuan dengan disabilitas masuk dalam program-program pemerintah. Bisa jadi ketimpangan itu terjadi karena pejabat di desanya tidak paham apa yang dimaksud disabilitas, terutama perempuan penyandang disabilitas, karena ada stigma perempuan dan disabilitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perempuan penyandang disabilitas masih kerap dipandang hanya layak berada di ranah domestik. Akibatnya, mereka sering luput dari perhatian pemerintah, padahal perkembangan teknologi dan dunia kerja telah membuka banyak peluang yang seharusnya dapat diakses.
“Banyak dari kami yang pekerjaannya hanya di rumah. Padahal sekarang sudah banyak peluang,” katanya.
Ni Made menegaskan, perempuan penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi ganda, yakni sebagai perempuan sekaligus penyandang disabilitas. Kondisi itu membuat beban yang mereka tanggung jauh lebih berat dibanding kelompok lainnya.
“Kalau dari perempuan stigmanya berlapis, baik itu sebagai perempuan dan disabilitas, jadi makin berat,” ungkapnya.
Selain stigma, keterbatasan sarana dan prasarana juga masih menjadi hambatan besar. Akses transportasi yang ramah disabilitas, menurutnya, masih sangat minim, bahkan di kawasan perkotaan. Situasi tersebut semakin berat dirasakan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Sarana dan prasarana masih terbatas, mobilitas, sarana dan prasarana transportasi sama sekali belum banyak, apalagi harus bicara di pelosok itu juga akan jadi tantangan, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi ada batasan,” jelasnya.
Ni Made juga mengungkapkan masih adanya penyandang disabilitas yang luput dari perhatian pemerintah, bahkan sejak tingkat desa. Ia mencontohkan kasus seorang anak penyandang disabilitas yang hingga dewasa tidak pernah mengenyam pendidikan dan bahkan tidak tercatat dalam administrasi kependudukan.
“Kami pernah menemukan anak penyandang disabilitas yang sampai dewasa tidak pernah sekolah dan bahkan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga. Ketika kami sampaikan kepada pejabat desa pun belum ada intervensi. Lalu kami harus bagaimana?” katanya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tingginya kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual. Ironisnya, pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi ini banyak dialami penyandang disabilitas mental yang kerap dimanfaatkan karena sifatnya yang lugu.
“Banyak sekali kerentanan yang terjadi,” tegasnya.
Karena itu, HWDI mendorong negara menghadirkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Menurutnya, keberpihakan negara harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga pelayanan publik.
“Penyandang disabilitas selalu lebih tertinggal dibanding yang lain, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik,” ujarnya.
Lebih dari itu, Ni Made menuturkan mayoritas penyandang disabilitas masih bekerja di sektor informal. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja formal, serta minimnya akses transportasi publik menjadi tantangan yang terus mereka hadapi.
“Penyandang disabilitas banyak yang kerja disektor informal, karena pertama pendidikan yang tidak memadai ke dua akses untuk kesempatan kerja, akses transportasi publik, semuanya menantang, hidup kami penuh dengan tantangan,” pungkasnya.
