Liputanjatim.com – Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, tampil komprehensif di hadapan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin malam, 10 November 2025. Dalam rapat yang merupakan tindak lanjut Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ini, Prof. Hepni menyoroti tantangan krusial dan arah kebijakan yang mendesak bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.
Menuju Research and Innovation University
Dalam paparannya, Prof. Hepni menekankan bahwa dunia pendidikan tinggi berada di persimpangan jalan akibat disrupsi digital, masifnya Kecerdasan Buatan (AI), dan transformasi menuju Industri 5.0. Ia menegaskan bahwa kompetisi global menuntut PTKIN bertransformasi dari sekadar teaching university menjadi “research and innovation university.”
Di tengah tuntutan agenda Indonesia Emas 2045 untuk menghasilkan SDM unggul, Rektor UIN KHAS Jember menyoroti adanya ketimpangan kualitas dan asimetri kebijakan antara PTKIN dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum. Menurutnya, sinkronisasi regulasi lintas kementerian (Kemenag, Kemenpan RB, dan Kemenkeu) adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi hambatan ini.
Delapan Isu Kritis dan Kendala PTKIN
Prof. Hepni menggambarkan PTKIN sebagai pilar pendidikan Islam moderat yang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana, lemahnya digitalisasi, dan ketimpangan fasilitas antara kampus besar dengan kampus baru. Secara rinci, ia memaparkan delapan isu strategis yang memerlukan perhatian nasional:
- Regulasi Penerimaan Mahasiswa Baru: Dominasi PTN-BH yang membatasi peluang PTKIN mendapatkan calon mahasiswa unggul.
- SDM dan Internasionalisasi: Kejelasan status tenaga honorer dan penguatan jejaring global melalui double degree, joint research, dan visiting professor.
- Pendanaan Riset: Alokasi anggaran riset yang tertinggal jauh dibandingkan kampus umum.
- Sarana Prasarana: Keterbatasan fasilitas kemahasiswaan dan ruang inovasi.
- Regulasi & Akreditasi: Perubahan regulasi yang dinilai terlalu sering dan memberatkan.
- Good Governance & Digitalisasi: Implementasi yang belum merata di seluruh PTKIN.
- Kurikulum Global: Perlunya kurikulum yang responsif terhadap isu AI, ekoteologi, gender, dan moderasi beragama.
- Employability & Endowment Fund: Pentingnya keterhubungan pendidikan vokasional dengan industri dan penguatan dana abadi.
Desakan Kenaikan Karir Dosen PPPK
Secara khusus, Prof. Hepni menyoroti satu isu yang ia nilai sangat mendesak dan berdampak langsung pada mutu SDM PTKIN: ketidakjelasan regulasi terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya dosen PPPK.
Ia menjelaskan bahwa dosen PPPK saat ini mengalami stagnasi karir karena absennya jalur kenaikan jabatan dan jenjang kepangkatan yang setara dengan dosen PNS.
“Ketidakpastian regulatif ini menghambat produktivitas akademik dan mengurangi daya saing PTKIN dalam menarik dosen-dosen terbaik,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong Komisi VIII DPR RI untuk segera merumuskan:
- Skema karir yang jelas bagi dosen PPPK, termasuk jalur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional.
- Harmonisasi aturan antara Kemenag, Kemenpan-RB, dan BKN untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
- Kebijakan afirmatif bagi PTKIN untuk mendukung stabilitas SDM akademik dan daya saing global.
Mengakhiri paparannya, Rektor UIN KHAS Jember menutup dengan penegasan: “PTKI bukan hanya benteng moderasi beragama, tetapi juga laboratorium peradaban yang menyiapkan generasi berilmu, berakhlak, dan berdaya saing global.” Keikutsertaan UIN KHAS Jember dalam RDP ini menegaskan komitmen kampus untuk bergerak dari kampus inklusif menuju universitas unggul bertaraf internasional.
