Liputanjatim.com – Ketua Umum Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa, Gus Rivqy Abdul Halim, menegaskan komitmen organisasi untuk menjalankan proses kaderisasi secara disiplin dan tanpa pengecualian. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) dan Pendidikan Instruktur Panji Bangsa pada Rabu, 19 November 2025.
Acara pembukaan Munas tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar, yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan kaderisasi Panji Bangsa di seluruh Indonesia.
Di hadapan seluruh peserta, Gus Rivqy menekankan bahwa setiap anggota Panji Bangsa wajib mengikuti jenjang pendidikan yang telah ditetapkan, termasuk para pejabat publik.
“Tidak ada perlakuan istimewa bagi seluruh anggota Panji Bangsa. Ada dua anggota DPR RI yang belum mengikuti pendidikan. Kita paksa harus ikut pendidikan. Karena bagi kami tidak ada perlakuan khusus dalam proses kaderisasi,” tegasnya.
Ia juga meminta para peserta untuk menanggalkan identitas jabatan dan status sosial selama mengikuti pendidikan.
“Saudara-saudara dari daerah adalah tokoh di daerahnya masing-masing. Dan saya minta izin kepada ketua umum (Gus Muhaimin) agar saudara-saudara semua melepaskan baju itu. Karena di Panji Bangsa ini kita sama rata sama rasa,” ujarnya.
Gus Rivqy memberikan contoh pengalamannya saat mengikuti Pendidikan Panji Bangsa di Cibodas, di mana ia menjalani seluruh proses secara setara.
“Saya juga tidur di tenda, sama-sama kedinginan, sama-sama kehujanan, sama-sama makan nasi bungkus. Karena Panji Bangsa ini adalah pasukan, saya pasukan dan Anda semua adalah pasukan ketua umum,” katanya.
Baca juga: Gus Imin Finalisasi SMK Go Global, Lulusan Disiapkan Masuk Pasar Kerja Global
Pendidikan Instruktur Panji Bangsa tahun ini diikuti seluruh pengurus DKW yang diwakili ketua, sekretaris, dan bendahara. Program tersebut disiapkan untuk mencetak instruktur yang kompeten guna memperkuat Lembaga Kaderisasi Nasional (LKN).
“Kita memperbanyak instruktur agar bisa mensupport proses kaderisasi yang dilakukan LKN,” jelasnya.
Ia juga menegaskan aturan organisasi bahwa anggota yang belum mengikuti Pendidikan Instruktur maupun Dikbar tidak diperbolehkan menduduki struktur organisasi.
“Tidak berhak mengisi struktur di level mana pun, apalagi dilantik sebagai pengurus. Bahkan tidak kami perkenankan menggunakan atribut Panji Bangsa,” tegasnya.
“Tidak sedikit DPW dan DPC menghubungi saya, ingin menyeragami pasukannya menggunakan seragam atribut Panji Bangsa, tapi saya sampaikan belum boleh pakai seragam Panji Bangsa kalau belum mengikuti pendidikan Panji Bangsa,” lanjutnya.
Munas pertama Panji Bangsa menjadi momentum penting pembahasan penguatan kaderisasi dan tata kelola organisasi ke depan. Total 33 dari 38 provinsi telah membentuk DKW Panji Bangsa dan hadir dalam forum tersebut.
Selain membahas Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Manifesto Panji Bangsa, rangkaian kegiatan akan berlanjut hingga acara puncak pada 22 November 2025, berupa apel besar dan pelantikan DKP serta DKW Panji Bangsa dari seluruh Indonesia.
