Liputanjatim.com – Garda Bangsa Surabaya secara resmi menyuarakan kritik terhadap kebijakan pembangunan pemuda yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakannya adalah penyaluran bantuan dana operasional hingga lima juta rupiah per bulan bagi Karang Taruna di tingkat Rukun Warga, yang belum mencerminkan prinsip keadilan akses bagi seluruh elemen kepemudaan.
Ketua Garda Bangsa Surabaya, Uuth, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan peran antar organisasi pemuda. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung pemberdayaan pemuda di tingkat kampung.
“Kami tidak menolak dana lima juta rupiah turun ke pemuda kampung. Kami menolak sikap birokrasi Pemerintah Kota Surabaya yang mendiskriminasi Organisasi Kepemudaan. Kami menuntut hak fasilitas, akses permodalan, dan ruang kolaborasi yang setara sesuai aturan perundang-undangan yang sudah disahkan,” tegasnya.
Menurut Garda Bangsa, Organisasi Kepemudaan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan sosial di Surabaya, baik melalui pengkaderan, advokasi isu, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun, peran tersebut dinilai belum diimbangi dengan dukungan kebijakan yang proporsional dari pemerintah daerah.
Baca juga: Fraksi PKB Soroti Kinerja Pemprov Jatim Berbasis Data di bawah Target Minimimal
Dalam upaya mendorong perubahan, Garda Bangsa Surabaya mengusulkan tiga langkah strategis. Pertama, pemerintah diminta segera mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 104 Tahun 2024 secara menyeluruh, khususnya dalam penyediaan fasilitas kepemudaan yang dapat diakses secara adil oleh seluruh organisasi.
Kedua, pemerintah didorong untuk membuka akses permodalan wirausaha bagi pemuda dari berbagai latar belakang organisasi. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan menciptakan peluang usaha baru di kalangan generasi muda.
Ketiga, Garda Bangsa mengusulkan adanya regulasi turunan yang mengatur kolaborasi antara Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi syarat dalam pelaksanaan program pembangunan kampung, sehingga tercipta sinergi lintas sektor.
Garda Bangsa Surabaya juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antar Organisasi Kepemudaan di kota ini. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengembangan kapasitas pemuda dan advokasi kebijakan, Garda Bangsa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan daerah agar lebih inklusif.
Melalui penyampaian aspirasi ini, Garda Bangsa berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada, serta menghadirkan sistem pembangunan pemuda yang lebih adil, kolaboratif, dan berkelanjutan.
