Liputanjatim.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren bertema Gerakan Anti Kekerasan Seksual di Pesantren pada 18–19 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan tersebut akan melibatkan lebih dari 250 pengasuh pesantren dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Ketua Panitia Temu Nasional Pondok Pesantren, Nihayatul Wafiroh, mengatakan kegiatan tersebut sebagai langkah merespons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual di sejumlah lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren.
“Kami sangat prihatin ketika mendengar ada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di sejumlah daerah. Mulai dari kasus di Pati, Jepara, Bogor, hingga terakhir di Mesuji yang memicu kemarahan warga. Peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” ungkap Nihaya dalam konferensi pers pra-Temu Nasional Pondok Pesantren di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2026).
Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut, meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadi alarm serius bagi seluruh elemen bangsa. Khususnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan moral dan keagamaan.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Soroti Maraknya Kasus Pembuangan Bayi
“Kami melihat ada persoalan yang harus dibenahi secara bersama-sama. Semua pihak perlu bergandengan tangan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama di lingkungan pondok pesantren,” katanya.
Menurutnya, PKB berupaya membangun ruang dialog dan konsolidasi nasional antar-pengasuh pesantren.
Tentunya, hal tersebut untuk menyusun langkah konkret pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren.
“Kami ingin memastikan pesantren tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi para santri,” ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan itu bertujuan menghadirkan ruang muhasabah bagi seluruh elemen pesantren. Sekaligus merumuskan rekomendasi konkret guna memperkuat perlindungan terhadap santri.
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan langkah nyata dan rekomendasi yang implementatif agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terus berulang,” tambahnya.
Forum tersebut juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional, mulai dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), DPR RI, hingga Majelis Masyayikh.
Temu Nasional Pondok Pesantren tersebut diharapkan menghasilkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem perlindungan santri.
Selain itu, dapat membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif di lingkungan pesantren.
 akan menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren bertema Gerakan Anti Kekerasan Seksual di...){kind=link}