Trenggalek Siapkan Skema Earmarking, Pajak Kendaraan Diprioritaskan Bangun Jalan
TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengusulkan penerapan skema earmarking dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Melalui skema ini, penggunaan penerimaan dari jenis pajak tertentu akan dibatasi untuk membiayai sektor yang berkaitan langsung dengan sumber pajaknya.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pemanfaatan setiap rupiah pajak yang dibayarkan.
“Melalui sistem earmarking, alokasi anggaran akan lebih transparan, fokus, dan akuntabel,” ujar Mas Ipin, Jumat (17/7/2026).
Jika disetujui DPRD, penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak lagi dapat dialihkan untuk program lain.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan jalan umum, serta fasilitas publik.
Usulan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Trenggalek yang membahas jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang PDRD.
Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD.
Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi mendukung rencana tersebut.
Menurutnya, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong membayar pajak apabila manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, meski aspek teknis penerapannya tetap akan dikaji agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada 2026, Pemkab Trenggalek menargetkan penerimaan PPJ sebesar Rp22,5 miliar dan Opsen PKB sebesar Rp55,8 miliar.
Jika skema earmarking diterapkan, lebih dari Rp78 miliar dari dua sumber pajak itu akan difokuskan untuk pembangunan jalan, penerangan jalan, dan sarana pendukung lainnya.
