Liputanjatim.com — Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel mulai berdampak nyata terhadap sektor pertanian di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kenaikan harga pupuk dan pestisida impor menjadi sinyal awal potensi krisis pangan jika tidak segera diantisipasi.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro, mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, harga input pertanian seperti pupuk non-subsidi dan pestisida berbahan baku impor mengalami kenaikan signifikan, yakni di kisaran 10 hingga 30 persen.
Menurutnya, kondisi ini merupakan “alarm dini” dari efek domino konflik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok global. “Perang Iran bukan hanya soal geopolitik jauh di sana, tapi soal harga piring nasi kita di sini. Kenaikan harga pestisida dan pupuk impor di kisaran 10–30 persen yang kita temukan saat ini adalah bukti nyata gangguan logistik global,” ujar Erjik, Sabtu (28/03).
Ia menambahkan, lonjakan harga tersebut tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu pemicunya adalah meningkatnya biaya logistik internasional. “Kenaikan salah satunya dipicu biaya angkut kapal dan asuransi angkutan kapal,” ujarnya.
Politisi PKB ini menjelaskan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan krisis ganda atau double shock pada sektor pertanian. Pertama, dari sisi suplai, biaya produksi petani meningkat tajam akibat lonjakan harga input kimia. Kedua, dari sisi alam, ancaman musim kemarau panjang diprediksi akan menurunkan produktivitas panen secara signifikan.
“Jika biaya produksi naik, maka harga beras dan bahan pangan lain sangat mungkin ikut terdongkrak. Ditambah lagi dengan ancaman kemarau panjang, ini kombinasi yang harus diwaspadai bersama,” tegasnya.
Untuk itu, Erjik mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah mitigasi konkret guna menjaga stabilitas ketahanan pangan. Ia menyampaikan tiga rekomendasi utama.
Pertama, memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk subsidi agar petani tidak semakin terbebani. Kedua, menyiapkan infrastruktur pendukung seperti pompa air dan sistem irigasi guna mengantisipasi kekeringan. Ketiga, melakukan operasi pasar secara dini untuk menekan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Ketahanan pangan adalah pertahanan negara yang paling dasar. Kita tidak boleh lengah. Semua pihak harus bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar,” pungkasnya.
