Erjik Bintoro Dukung PCNU Tolak Sekolah Lima Hari, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat
Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Kediri Raya, Erjik Bintoro, mendukung sikap Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kediri yang menolak wacana penerapan sekolah lima hari secara full day di Kabupaten Kediri.
Menurut politisi PKB tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mendengar aspirasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan yang berpotensi mengubah pola pendidikan yang selama ini berjalan.
“Saya mendukung sikap PCNU Kabupaten Kediri yang menolak wacana sekolah lima hari. Aspirasi masyarakat seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Erjik, Kamis (11/6/2026).
Erjik menilai kebijakan sekolah lima hari perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi berdampak pada keberlangsungan pendidikan keagamaan nonformal seperti Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut selama ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, serta pemahaman keagamaan generasi muda.
“Jangan sampai kebijakan pendidikan formal justru mengurangi ruang anak-anak untuk belajar di Madin dan TPQ yang selama ini menjadi bagian penting dari pendidikan masyarakat,” ujarnya.
Erjik juga mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda-beda. Karena itu, menurutnya, kebijakan pendidikan tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi di masing-masing daerah.
“Setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Ada daerah yang pendidikan keagamaannya sangat kuat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi lokal sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada peserta didik dan lembaga pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, keseimbangan antara pendidikan umum, pendidikan agama, dan kehidupan sosial anak harus tetap dijaga.
Selain itu, Erjik mengingatkan bahwa penambahan durasi belajar di sekolah juga perlu mempertimbangkan kondisi psikologis peserta didik. Anak-anak, kata dia, tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat, bermain, dan berinteraksi dengan keluarga.
“Pemerintah harus melihat persoalan ini secara utuh. Jangan hanya mengejar aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak,” tegasnya.
Karena itu, Erjik meminta pemerintah untuk mengkaji kembali wacana sekolah lima hari dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan para orang tua.
“Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan karakter daerah. Aspirasi yang berkembang di bawah harus didengar agar kebijakan yang lahir benar-benar membawa manfaat bagi dunia pendidikan,” pungkasnya.
