Ahmad Baso Sentil Keras PBNU: Pembinaan Jam’iyah “Nol Besar”

JAKARTA — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), evaluasi terhadap perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir mulai mengemuka. Intelektual dan penulis NU, KH Ahmad Baso, menyoroti kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU, terutama terkait mandat pembinaan dan pengembangan jam’iyah.

Ahmad Baso menyampaikan pandangannya dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema Muktamar NU untuk Semua yang digelar di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Ahmad Baso, sejak awal KH Miftachul Akhyar mendapat mandat untuk memfokuskan kepemimpinannya pada dua hal utama, yakni pembinaan dan pengembangan jam’iyah.

Kedua hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat organisasi sekaligus memperbaiki kehidupan kemasyarakatan NU.

“Ketika KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam PBNU, beliau diminta untuk fokus pada pembinaan dan pengembangan jam’iyah demi perbaikan kemasyarakatan NU ke depan. Ada dua kata kunci yang menjadi amanat, yaitu pembinaan dan pengembangan,” ujar Ahmad Baso, dalam keterangan tertulis (8/8/2026).

Namun, dia menilai pelaksanaan mandat tersebut selama lima tahun terakhir justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Ahmad Baso mengkritik arah sejumlah program organisasi yang menurutnya lebih banyak berorientasi pada kepentingan di tingkat atas.

Dia juga menyinggung berbagai upaya membangun akses, termasuk persoalan tambang dan kepentingan lainnya.

“Namun apa yang terjadi selama lima tahun? Maaf, yang tampak justru kerusakan. Program yang dijalankan lebih banyak berorientasi ke atas, sibuk mencari berbagai akses, termasuk urusan tambang dan kepentingan lainnya. Akibatnya, program-program untuk jamaah nyaris habis sama sekali,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pembinaan dan pengembangan jam’iyah belum berjalan optimal.

Ahmad Baso bahkan menyebut pelaksanaan kedua mandat tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Pembinaan nol besar, pengembangan juga nol besar,” tegasnya.

Dia juga menyoroti persoalan pembinaan di lingkungan internal PBNU. Ahmad Baso menilai terdapat kelompok tertentu yang disebutnya sebagai kelompok kanan yang lebih dominan dalam tubuh organisasi.

“Dalam aspek pembinaan, kelompok kanan justru lebih mendominasi di internal PBNU. Di sinilah letak persoalannya. Lebih percaya kepada orang luar daripada kepada internal sendiri yang seharusnya menjadi rujukan,” ujarnya.

Ahmad Baso menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan arah organisasi dan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada kepemimpinan NU.

Dia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan khittah organisasi serta pesan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari mengenai amanah para ulama dalam menjalankan organisasi NU.

Ahmad Baso mengingatkan bahwa mandat tersebut tidak terlepas dari misi li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah, yakni upaya melakukan perbaikan dalam persoalan keagamaan dan kemasyarakatan.

“Ini menjadi contoh bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap khittah organisasi. Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari telah berpesan kepada para ulama agar mengemban amanah ini li ishlahi al-masa’il ad-diniyyah wal-ijtima’iyyah, untuk melakukan perbaikan dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan,” jelasnya.

Menurut Ahmad Baso, kepemimpinan organisasi harus mampu menerjemahkan amanah tersebut dalam program yang berdampak langsung terhadap jamaah dan kehidupan sosial masyarakat.

Karena itu, dia berpandangan bahwa pemimpin yang dinilai tidak menjalankan mandat perbaikan organisasi tidak seharusnya kembali memperoleh mandat kepemimpinan.

Ahmad Baso menyebut persoalan tersebut bukan sekadar berkaitan dengan dinamika politik organisasi menjelang Muktamar ke-35 NU, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral atas amanah yang telah diberikan.

“Oleh karena itu, jangan lagi memilih pemimpin yang telah melanggar amanah organisasi, yang baiatnya sudah batal sejak ia tidak menjalankan mandat tersebut. Ini menjadi catatan bagi kita semua,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi menjelang Muktamar ke-35 NU.

Evaluasi terhadap arah organisasi, penguatan jam’iyah, serta kepentingan jamaah diperkirakan menjadi bagian dari dinamika pembahasan menuju forum permusyawaratan tertinggi NU tersebut.