Gus Rivqy Dukung Pengusutan Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia hingga Tuntas
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Menurutnya, proses audit investigatif yang sedang berlangsung harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.
Gus Rivqy sapaan akrabnya, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Danantara yang melakukan asesmen terhadap PT Pos Indonesia. Hasil asesmen tersebut kini ditindaklanjuti melalui audit investigatif bersama aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan alat bukti yang memadai.
Menurutnya, pengungkapan dugaan penyimpangan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
“Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama, maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ia menilai, pembenahan tata kelola di PT Pos Indonesia menjadi kebutuhan mendesak mengingat perusahaan tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem logistik nasional. Dengan jaringan yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, PT Pos Indonesia memiliki peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung perkembangan UMKM dan ekonomi digital.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu mengatakan, potensi besar yang dimiliki PT Pos Indonesia harus diimbangi dengan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri logistik yang semakin kompetitif.
“PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan ini kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat,” tegas Gus Rivqy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa audit investigatif tidak hanya bertujuan mengungkap dugaan pelanggaran, tetapi juga menjadi pijakan untuk melakukan reformasi kelembagaan dan memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
“Proses hukum harus dihormati, namun yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita,” ucapnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Rivqy, akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola BUMN agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” tutupnya.
