70 Hektare Bromo Terbakar, Komisi IV Desak Kemenhut Perkuat Antisipasi
JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendapat perhatian DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan dan antisipasi agar kebakaran tidak semakin meluas.
Karhutla di kawasan Gunung Bromo dilaporkan telah berdampak pada area sekitar 70 hektare.
Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan serius di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia.
Hindun meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika api sudah membesar.
Menurutnya, strategi pencegahan dan deteksi dini harus menjadi bagian utama dalam sistem pengelolaan kawasan hutan, terutama ketika kondisi cuaca berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
Areal Karhutla Capai 107 Ribu Hektare
Hindun menyoroti data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut yang mencatat luas areal kebakaran pada periode Januari hingga Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare.
Menurutnya, tingginya luasan tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan kesiapsiagaan nasional.
Ia juga mengingatkan potensi pengaruh fenomena iklim seperti El Nino yang dapat memicu kondisi kering ekstrem.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan kerawanan kebakaran, terutama di kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.
Karena itu, Hindun meminta pemerintah membangun pola penanganan yang lebih proaktif.
Kesiapsiagaan, menurutnya, harus dilakukan sebelum munculnya titik api dan tidak menunggu kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama,” tegas legislator PKB tersebut.
Patroli dan Pemantauan Hotspot Diperkuat
Hindun mendorong Kemenhut mengoptimalkan berbagai instrumen pencegahan karhutla.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperketat patroli terpadu di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain patroli, pemantauan titik panas atau hotspot juga perlu dilakukan secara intensif agar potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin.
Kemenhut juga didorong memastikan kesiapan peralatan pemadaman, termasuk penggunaan peralatan modern yang dapat mempercepat penanganan ketika ditemukan titik api.
Upaya pencegahan, lanjut Hindun, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga perlu mendapatkan edukasi mengenai mitigasi dan pencegahan kebakaran.
“Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Hindun juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi ancaman karhutla.
Menurutnya, penanganan kebakaran hutan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.
Ia menyebut pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional, hingga kelompok relawan lokal perlu memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan sistem deteksi dini berjalan efektif sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan titik api.
Hindun menilai kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk melindungi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang berada di dalamnya.
“Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan warga sekitar dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya.
Menurut Hindun, karhutla di kawasan Gunung Bromo harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan secara nasional.
Ia berharap langkah antisipasi dapat dilakukan secara konsisten di seluruh kawasan rawan karhutla, sehingga pemerintah tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi, tetapi mampu mendeteksi dan mencegah potensi kebakaran sejak dini.
