Liputanjatim.com – Konflik internal yang berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dinilai telah menggerus kharisma dan teladan kepemimpinan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Rasyid T. Mayang, Ketua LP Ma’arif NU Papua, dalam sebuah tulisan reflektif yang diterima redaksi Liputanjatim pada 7 Januari 2026, yang menyoroti arah kepemimpinan PBNU ke depan.
Menurut Rasyid, konflik yang melibatkan elite tertinggi PBNU seharusnya segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional yang telah disepakati bersama para sesepuh NU, salah satunya melalui Muktamar. Ia bahkan secara tegas menyatakan dukungannya terhadap opsi Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai jalan keluar, mengingat konflik dinilai sudah terlalu dalam dan berdampak serius terhadap jam’iyyah NU.
“Kerusakan akibat konflik ini terlalu besar. Ada mosi ketidakpercayaan yang nyata terhadap PBNU,” ujar Rasyid.
Ia juga menyoroti perlakuan PBNU terhadap pengurus dan pegiat NU di Papua yang dinilai kurang adil. Menurutnya, PBNU terlalu menekankan aspek administratif dan birokrasi organisasi, namun abai terhadap kompleksitas dakwah dan perjuangan NU di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis, sosial, ekonomi, dan konflik lokal yang tinggi.
“Di Papua, dakwah NU berjalan seiring dengan perjuangan menjaga NKRI dan ideologi Ahlussunnah wal Jama’ah di garis depan,” tegasnya.
Rasyid, yang merupakan purnawirawan TNI AD dan terlibat langsung dalam pengembangan NU di Papua, menyebut nilai-nilai yang diwariskan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai inspirasi utama dakwah NU di tanah Papua. Namun, nilai kepercayaan, toleransi, dan persatuan tersebut dinilainya justru dirusak oleh konflik internal PBNU yang tak kunjung selesai.
Ia menilai para pimpinan PBNU saat ini telah kehilangan kharisma dan keteladanan sebagai pemimpin organisasi keagamaan. Konflik terbuka, saling serang secara verbal, serta manuver politik internal dinilai jauh dari nilai-nilai luhur NU.
Dalam konteks tersebut, Rasyid menyerukan pergantian kepemimpinan PBNU secepatnya. Ia mengusulkan agar kepemimpinan NU dikembalikan kepada dzurriyah pendiri NU, bukan dalam kerangka dinasti, melainkan untuk mengembalikan orientasi jam’iyyah sesuai manhaj dan nilai pewarisan ilmu, spiritualitas, serta keteladanan para muassis NU.
Dari sejumlah tokoh dzurriyah pendiri NU, Rasyid menyebut KH Abdussalam bin Shohib Bishri (Gus Salam) sebagai figur yang paling layak memimpin PBNU ke depan.
“Saya mengenal langsung kepribadian Gus Salam. Ia sosok yang matang, ditempa oleh tantangan dan pengorbanan,” ungkapnya.
Menurut Rasyid, Gus Salam memiliki keilmuan di atas rata-rata, meski tidak menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi. Kemampuannya menyerap dan mengelaborasi persoalan pesantren, NU, dan kebangsaan menjadikannya figur unik dan kharismatik. Ia juga menyinggung hubungan genealogis Gus Salam dengan Gus Dur sebagai sesama keturunan KH Bisri Syansuri, pendiri NU dan pahlawan nasional.
Rasyid menilai kegelisahan Gus Salam terhadap kondisi jam’iyyah dan pesantren NU sebagai refleksi kesadaran mendalam akan posisi pesantren sebagai “urat nadi” NU. Baginya, pesantren adalah pemasok utama kader, nilai, dan ruh perjuangan NU.
“Santri adalah investasi masa depan NU. Mereka harus disiapkan untuk menjaga kedaulatan Islam Ahlussunnah wal Jama’ah dan NKRI,” kata Rasyid mengutip pandangan Gus Salam.
Ia juga menyinggung pemecatan Gus Salam dari kepengurusan PBNU pada 2023, yang menurutnya justru menunjukkan konsistensi sikap dan keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai dasar NU. Gus Salam dinilai tetap memilih jalur ishlah (perbaikan), termasuk melalui forum-forum silaturahmi pesantren seperti Ploso, Tebuireng, dan Musyawarah Kubro Lirboyo.
“Bagi Gus Salam, yang utama adalah ishlahil jam’iyyah dengan kembali ke jalan utama NU, disertai ta’dhim kepada masyayikh dan sesepuh NU,” jelas Rasyid.
Di akhir pandangannya, Rasyid berharap jika kelak Gus Salam memimpin PBNU, perhatian terhadap pengembangan NU di Indonesia Timur dan wilayah perbatasan dapat diperkuat. Menurutnya, ketahanan jam’iyyah NU harus sejalan dengan ketahanan nasional, dan potensi NU jauh melampaui sekadar kepentingan ekonomi semata.
“NU memiliki modal besar untuk kemashlahatan umat dan bangsa,” pungkasnya.
