DPRD Jatim Desak Pemerintah Segera Antisipasi Poros Macet Jelang Mudik Lebaran
Liputanjatim.com – Arus mudik Lebaran 2026 menjadi perhatian serius bagi parlemen Jawa Timur. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur segera melakukan langkah konkret untuk mengantisipasi kemacetan parah yang rutin terjadi di Pulau Madura.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar pergerakan pemudik yang menuju empat kabupaten di Madura tidak terjebak dalam kepadatan yang melelahkan. Harisandi berharap ada pemetaan titik-titik krusial yang harus mendapatkan penanganan khusus.
“Harapannya ada titik-titik yang bisa ditangani secara efektif ya. Dinas Perhubungan harus bergandengan tangan dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di lapangan,” ujar Harisandi Savari saat memberikan keterangan kepada media, Jumat (20/2/2026).
Menurut Harisandi, simpul kemacetan di Madura masih didominasi oleh keberadaan pasar tumpah yang berada di sepanjang jalur poros utama. Lokasi-lokasi tersebut selama ini menjadi momok bagi pengendara karena aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke badan jalan.
Ia merinci beberapa titik rawan yang wajib menjadi prioritas petugas. “Terutama di titik-titik pasar yang seringkali membuat kemacetan. Mulai dari Pasar Tanah Merah (Bangkalan), Blega, hingga Patamon (Sampang). Selain itu, di wilayah Telanakan (Pamekasan) juga perlu perhatian serupa,” tegas anggota Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut.
Legislator asal daerah pemilihan Madura ini menambahkan, penanganan pasar tumpah membutuhkan strategi khusus agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, namun di sisi lain arus lalu lintas tetap mengalir. Ia mendorong Dishub Jatim untuk menurunkan personel yang cukup serta menyiapkan rekayasa lalu lintas yang matang.
“Ini bagaimana nantinya bisa ditangani secara baik oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur. Jangan sampai penumpukan kendaraan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, karena kenyamanan pemudik harus diutamakan,” pungkas Harisandi.
Seperti diketahui, Jalur nasional sepanjang lebih dari 300 km merupakan urat nadi tunggal yang mengintegrasikan ekonomi empat kabupaten di Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep.
Namun, beban kendaraan yang tidak merata menjadi persoalan utama, di mana Lintas Selatan menjadi tumpuan beban paling berat karena menghubungkan pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi.
Sementara itu, jalur lintas utara yang secara geografis lebih lancar, belum bisa menjadi solusi alternatif yang optimal bagi kendaraan besar maupun pemudik akibat kontur jalan yang lebih sempit dan minimnya fasilitas pendukung jalan.
Kondisi kemantapan pada struktur aspal di Madura ternyata tidak cukup untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas, karena adanya fenomena penyempitan arus atau bottleneck yang kronis di titik-titik tertentu. Kemacetan di Madura bukan disebabkan oleh kerusakan jalan secara fisik, melainkan oleh faktor sosiologis di area pasar tumpah seperti Pasar Tanah Merah, Blega, dan Patamon.
Aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke bahu jalan serta parkir liar membuat kapasitas jalan nasional menyusut drastis, yang pada akhirnya menciptakan antrean kendaraan hingga berjam-jam, terutama pada hari pasar dan musim mudik.
Kondisi titik-titik rawan seperti Blega dan Telanakan menunjukkan perlunya intervensi teknis yang lebih dari sekadar pengamanan lalu lintas.
