Kasus HIV/AIDS di Jatim Tertinggi Nasional, DPRD Dorong Penguatan Pencegahan dan Edukasi
Liputanjatim.com – Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena mayoritas penderita berada pada kelompok usia produktif yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN, Budi Setyono, menjelaskan bahwa penyebaran HIV di Indonesia masih terkonsentrasi di sejumlah daerah dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi.
Menurutnya, sekitar 76 persen kasus HIV nasional berada di 11 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Kepulauan Riau.
“Konsetrasi kasus tersebut tidak terlepas dari tingginya urbanisasi, mobilitas penduduk, dan aktivitas ekonomi yang memperbesar interaksi sosial,” ujar Budi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, pada 2025 diperkirakan terdapat sekitar 564 ribu Orang Dengan HIV (ODHIV) di Indonesia. Namun hingga Maret 2025, baru 356.638 orang atau sekitar 63 persen yang mengetahui status kesehatannya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persen menjalani terapi antiretroviral (ARV), sementara hanya 55 persen yang berhasil mencapai supresi virus. Kondisi ini menunjukkan masih banyak ODHIV yang belum mendapatkan penanganan optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko penularan.
Yang juga menjadi perhatian adalah dominasi kasus pada kelompok usia produktif. Sebanyak 74 persen ODHIV yang teridentifikasi berada pada rentang usia 25 hingga 49 tahun.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Kasus Penyakit Menurut Provinsi dan Jenis Penyakit 2025 yang diperbarui pada 16 Februari 2026, Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional dalam jumlah kasus baru HIV/AIDS.
Sepanjang 2025, Jawa Timur mencatat 10.612 kasus baru HIV/AIDS. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding Jawa Barat dengan 9.212 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 6.057 kasus.
Di bawahnya terdapat DKI Jakarta dengan 4.353 kasus serta Banten sebanyak 2.289 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa lima besar provinsi dengan kasus HIV/AIDS tertinggi masih didominasi wilayah Pulau Jawa.
Tingginya angka kasus di Jawa Timur dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk, tingginya mobilitas masyarakat, hingga luasnya jangkauan layanan kesehatan yang memungkinkan proses skrining, pelacakan, dan deteksi dini dilakukan lebih masif dibandingkan daerah lain.
Meski demikian, tingginya temuan kasus tetap menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penanganan HIV/AIDS secara berkelanjutan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menegaskan bahwa tingginya kasus HIV/AIDS di Jawa Timur harus menjadi perhatian bersama.
“Kasus HIV/AIDS di Jawa Timur yang masih menempati urutan tertinggi secara nasional menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan, edukasi, deteksi dini, dan pengobatan masih perlu diperkuat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Yuni itu menilai HIV/AIDS tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga,” katanya.
Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini merupakan langkah penting dalam menekan laju penularan HIV/AIDS.
“Yang terpenting saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, menghilangkan stigma terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), serta memastikan akses layanan kesehatan dan terapi antiretroviral (ARV) tersedia secara merata. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap angka kasus baru dapat ditekan dan kualitas hidup para penyandang HIV/AIDS semakin baik,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, Sri Wahyuni mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran serta memperluas program edukasi yang menyasar kelompok rentan dan usia produktif.
“Perlu penguatan anggaran, program edukasi kesehatan reproduksi, skrining kelompok berisiko, serta dukungan terhadap fasilitas kesehatan agar layanan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS semakin efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
“Ini merupakan investasi penting untuk melindungi generasi produktif dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
