Ekonomi RI Tumbuh 5,29%, Banggar DPR RI Ingatkan Ancaman Sektor Manufaktur dan Pertanian

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026.

Namun, ia meminta pemerintah mewaspadai perlambatan sektor manufaktur dan pertanian yang dinilai memiliki dampak besar terhadap ketahanan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Said menilai capaian tersebut patut disyukuri karena terjadi di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.

“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” ujar Said melalui rilis yang disampaikan Parlementaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Said, pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut antara lain dipengaruhi faktor musiman.

Masa libur sekolah pada Juli turut mendorong sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang tumbuh hingga 10,6 persen.

Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru, penerimaan mahasiswa baru, hingga kenaikan kelas turut mendorong pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi (infokom) yang mencapai 6,97 persen.

Sementara itu, fenomena musim kemarau ekstrem yang meningkatkan penggunaan pendingin ruangan serta kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik turut mendorong sektor listrik dan gas tumbuh 10,81 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 53,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2026 sedikit melambat menjadi 5,05 persen dari 5,52 persen pada triwulan I-2026.

Sebelumnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan I turut didorong momentum mudik dan Lebaran.

Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi barang modal tumbuh 6,87 persen.

Sementara ekspor meningkat signifikan menjadi 4,13 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 0,9 persen.

Namun, Said memberikan catatan terhadap perlambatan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan pertanian.

Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki peran penting karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Industri pengolahan tercatat tumbuh 4,52 persen pada triwulan II-2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 5,04 persen pada triwulan I-2026.

Said meminta pemerintah mewaspadai tren tersebut karena industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sekaligus menjadi salah satu sektor utama penyerap tenaga kerja formal.

“Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” tegasnya.

Perlambatan juga terjadi pada sektor pertanian. Meski sempat mendapat dorongan dari panen raya serentak di sejumlah daerah, pertumbuhan sektor pertanian turun dari 4,97 persen pada triwulan I-2026 menjadi 3,8 persen pada triwulan II-2026.

Padahal, sektor pertanian memiliki kontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menampung sekitar 28,75 persen tenaga kerja nasional.

Said menilai perlambatan dua sektor tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan struktur ketenagakerjaan nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026.

Namun, jumlah pekerja informal masih jauh lebih besar, yakni mencapai 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen.

Jika dibandingkan dengan akhir 2025, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6 persen. Sebaliknya, proporsi pekerja formal mengalami penurunan dengan persentase yang sama.

Said menduga pelebaran kesenjangan antara pekerja formal dan informal turut berkaitan dengan peningkatan rasio gini nasional.

Rasio gini meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026.

Kenaikan juga terlihat di kawasan perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.

Menurut Said, pekerja formal relatif memiliki daya tahan lebih kuat terhadap tekanan ekonomi karena ditopang berbagai skema jaminan sosial.

Sebaliknya, pekerja informal lebih rentan terhadap tekanan kenaikan biaya hidup.

“Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan struktural tersebut, Said mendesak pemerintah segera memperbaiki iklim usaha, khususnya pada sektor industri manufaktur dan perdagangan besar.

Selain itu, ia mendorong perluasan akses terhadap pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat masuk ke sektor pekerjaan yang lebih produktif.

Said juga meminta pemerintah menyiapkan program afirmasi yang secara khusus menyasar pekerja informal.

Program tersebut dapat mencakup penguatan jaminan sosial, akses pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkas Said.