Liputanjatim.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meluruskan isu yang beredar terkait kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, angka tersebut bukanlah kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan semata.
Dalam keterangannya di Bekasi, Selasa (21/4/2026), Dadan menjelaskan bahwa angka tersebut muncul dari asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan pada hari tertentu untuk memasak sapi, tinggal dikalikan saja jumlah SPPG dengan satu ekor sapi,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa dalam praktiknya kondisi tersebut tidak pernah terjadi. Program MBG dirancang dengan menu yang variatif, sehingga tidak semua dapur memasak bahan yang sama dalam waktu bersamaan.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram.
“Kalau masak daging sapi, kebutuhan bisa sekitar 350 hingga 382 kilogram. Itu setara dengan satu ekor sapi, khusus dagingnya saja,” jelasnya.
Meski demikian, menu dalam program MBG tidak hanya mengandalkan daging sapi. Pemerintah juga mengombinasikan sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan guna menjaga keseimbangan gizi sekaligus stabilitas pasokan pangan.
Menurut Dadan, Badan Gizi Nasional (BGN) sengaja tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, di mana kebutuhan telur mencapai 36 juta butir atau sekitar 2.200 ton.
“Hari itu harga telur sempat naik sekitar Rp3.000. Itu jadi pelajaran bagi kita,” ungkapnya.
Berkaca dari kejadian tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong untuk menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat setempat.
“Tujuannya agar bisa memberdayakan potensi lokal sekaligus menekan lonjakan permintaan. Kalau menu diseragamkan secara nasional, tekanannya pasti tinggi dan harga bisa naik,” pungkasnya.
Dengan skema ini, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan optimal tanpa menimbulkan gejolak harga pangan di pasar.
