Liputanjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini guna memastikan keakuratan data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai kebijakan verval yang di gagas Bupati Jember, Gus Fawait, itu merupakan langkah strategis.
Kendati demikian, mereka mengingatkan pentingnya proses yang akurat dan menyeluruh demi efektivitas program pengentasan kemiskinan.
“Prinsipnya kami sepakat bahwa penanganan kemiskinan harus di awali dari validasi data. Jika datanya tidak akurat, maka kebijakan yang diambil dipastikan tidak akan tepat sasaran,” ungkap Widarto dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).
Widarto menyebut keterlibatan ASN menjadi langkah percepatan. Tetapi ia mengingatkan perlunya pengaturan teknis yang matang agar implementasi di lapangan tidak menemui kendala.
“ASN yang di bebani tugas memverifikasi 5 Kepala Keluarga (KK) sebaiknya di tempatkan di wilayah yang strategis baik dekat dengan domisili untuk efisiensi, maupun di luar wilayah untuk menjaga objektivitas,” katanya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu mengusulkan adanya pengecualian bagi ASN yang tengah hamil atau sakit dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami bahwa verval hanya bertujuan memperbarui data yang sudah ada.
“Verval ini tujuannya memastikan apakah penerima manfaat yang sudah masuk dalam DTSEN masih layak menerima bantuan atau tidak. Jangan sampai ada anggapan bahwa ini adalah pendataan baru untuk calon penerima bantuan,” jelas Widarto.
Ia menilai sinkronisasi data hasil verval ASN dengan BPS dan pendamping PKH sangat penting untuk memastikan validitas data.
Ia juga meminta Pemkab Jember memberi ruang lebih luas bagi RT/RW dalam pengusulan bantuan.
“Ke depan, peran RT/RW harus dimaksimalkan. Mereka adalah garda terdepan yang paling tahu kondisi warganya. Berikan mereka ruang untuk mengusulkan warga yang memang benar-benar membutuhkan namun belum pernah tersentuh bantuan sama sekali,” pungkasnya.
