Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyampaikan dukungannya terhadap paket kebijakan deregulasi yang diumumkan pemerintah di Jakarta pada Senin 30 Juni 2025.
Ia menilai kebijakan ini sebagai strategi penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, kebijakan ini harus diawasi dengan ketat dan tepat sasaran.
“Paket kebijakan deregulasi ini adalah upaya memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan dan benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Rivqy, sapaan akrab Rivqy Abdul Halim.
Menurutnya, kebijakan deregulasi yakni penghapusan atau pengurangan aturan dan pembatasan di sektor ekonomi ini akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Namun ia mengingatkan, pemerintah harus memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sektor produktif.
Paket deregulasi yang diumumkan kali ini mencakup pelonggaran impor terhadap sepuluh jenis komoditas serta penyederhanaan perizinan usaha waralaba. Beberapa komoditas yang terkena pelonggaran antara lain: produk kehutanan (441 HS), pupuk bersubsidi (7 HS), bahan baku plastik (1 HS), sakarin, siklamat, dan preparat bau-bauan mengandung alkohol (2 HS), bahan bakar lain (9 HS), bahan kimia tertentu (2 HS), mutiara (4 HS), nampan makanan (2 HS), alas kaki (6 HS), serta sepeda roda dua dan roda tiga (4 HS).
“Produk kehutanan menjadi yang terbanyak terkena deregulasi. Pemerintah perlu menjelaskan secara lebih rinci manfaat dan dampaknya terhadap industri dalam negeri serta menyosialisasikannya kepada pelaku usaha,” tambah Gus Rivqy.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap penyederhanaan perizinan waralaba dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2025, yang mempercepat penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) oleh pemerintah daerah.
“Banyak pelaku UMKM yang terhambat oleh rumitnya perizinan. Kebijakan ini bisa menjadi terobosan penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.
Gus Rivqy juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat bawah. “Kebijakan ekonomi yang baik adalah yang mampu memberikan dampak nyata, terutama bagi rakyat kecil,” pungkasnya.