Komisi VI DPR RI Minta PTPN Perjelas Roadmap Hilirisasi dan Dukung Swasembada Pangan
Liputanjatim – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) memperjelas arah transformasi perusahaan, khususnya terkait strategi hilirisasi komoditas perkebunan dan kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Nasim saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta subholding, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat itu, Nasim menegaskan transformasi yang tengah dijalankan PTPN tidak boleh hanya berorientasi pada restrukturisasi internal perusahaan.
Menurutnya, transformasi harus disertai peta jalan yang jelas, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor perkebunan nasional.
“PTPN selama ini berada dalam fase transformasi. Ada transformasi, restrukturisasi bisnis, restrukturisasi administratif, restrukturisasi manajemen, digital, dan lain-lain. Itu semua tidak mudah,” ujar Nasim, Senin.
Ia mengakui perubahan yang dilakukan PTPN merupakan tantangan besar mengingat perusahaan tersebut merupakan salah satu BUMN perkebunan terbesar dan tertua di Indonesia.
Namun, menurutnya, seluruh proses transformasi harus mampu meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Nasim juga menyoroti pentingnya percepatan program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, gula, kopi, dan tembakau.
Ia menilai pengembangan produk turunan bernilai tambah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap produk impor.
“Hilirisasi menjadi sangat penting. Dari bahan turunan kelapa sawit, gula, dan komoditas lainnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam negeri sehingga dapat mengurangi impor,” katanya.
Menurut Nasim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir perkebunan apabila didukung riset dan inovasi yang memadai.
Karena itu, ia mendorong PTPN memperkuat pengembangan laboratorium, meningkatkan kegiatan penelitian, serta melibatkan tenaga ahli guna menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun internasional.
Ia mencontohkan sejumlah negara telah berhasil memanfaatkan komoditas kelapa sawit menjadi berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari bahan baku tekstil, produk pangan, hingga energi terbarukan.
Indonesia, lanjutnya, memiliki peluang yang sama apabila memiliki strategi pengembangan industri hilir yang matang dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Nasim juga menilai paparan Direksi PTPN belum sepenuhnya menggambarkan arah pengembangan perusahaan dalam jangka panjang, terutama terkait roadmap hilirisasi dan kontribusi terhadap target swasembada pangan nasional.
Oleh karena itu, ia meminta manajemen PTPN menyampaikan dokumen dan penjelasan yang lebih rinci kepada Komisi VI DPR RI agar pembahasan mengenai strategi pengembangan perusahaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Selain menyoroti aspek bisnis, Nasim turut mengingatkan agar proses restrukturisasi perusahaan tidak mengorbankan hak maupun kesejahteraan para pekerja.
“Jangan sampai karena restrukturisasi atau penggabungan perusahaan, hak-hak karyawan justru dikurangi atau tidak dipikirkan. Itu harus menjadi komitmen direksi,” tegasnya.
Nasim berharap transformasi PTPN mampu memperkuat daya saing perusahaan, mempercepat hilirisasi industri perkebunan nasional, mendukung terwujudnya swasembada pangan, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian bagi seluruh karyawan di lingkungan perusahaan.
