Fraksi PKB Jawa Timur bersama dengan DPW PKB Jawa Timur bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Selasa (4/5/2021). Dalam forum silaturahmi tersebut, PKB Jawa Timur melaporkan hasil kinerja fraksinya selama setahun kepada kiai-kiai sepuh NU. Salah satu poin kinerja yang menjadi sorotan tersebut adalah keberhasilan PKB dalam mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim untuk warga nahdliyin.
Alokasi anggaran tersebut berupa bantuan pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan lembaga pendidikan berbasis NU, masjid dan mushola dan berbagai alat pertanian. Tidak hanya itu, dukungan anggaran juga untuk sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh banon NU, seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor dan juga IPPNU dan IPNU. Dimana kebermanfaatannya tersebut dirasakan oleh warga Jawa Timur dan mayoritas warga nahdliyin.
“Pengalokasian itu terhitung sejak awal periode fraksi PKB 2019. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan APBD Jatim, itu masih jauh,” ungkap Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dalam forom silaturahmi yang dihadiri langsung oleh Rois Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Mansyur, Wakil Syuriah KH Anwar Iskandar, Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar dan Sekretaris PWNU Jatim Prof Muzakki dan beberapa kiai sepuh lainnya.
Kerja-kerja lain yang dilakukan fraksi kata Gus Halim adalah mensuksesnya Raperda Pengembangan Pesantren menjadi Perda. Raperda tersebut menurutnya perlu dukungan semua pihak, utamanya dari pengurus NU dan warga NU yang mayoritas berlatar belakang pesantren. Ia mengharapkan raperda pesantren bisa mendukung pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi menuturkan bahwa dalam mendukung berbagai program pendidikan pesantren atau pendidikan agama perlu memasukkannya dalam Rancangan Pembangan Jangka Menengah Daerah (PJMD) Jawa Timur. Sebab selama ini, pendidikan agama belum masuk dalam RPJMD, sehingga tidak bisa leluasa membuat program yang pro terhadap pendidikan yang ada di pesantren.
“Di RPJMD perubahan depan ini, kita akan perjuangkan agar klausul pendidikan agama atau pesantren bisa masuk, dan kita punya dasar hukum membuat program untuk pesantren,” sambungnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslachah yang hadir dalam kesempatan tersebut mengutarakan bahwa pihaknya di parlemen mencoba menghasilkan berbagai produk hukum dalam mewujudkan perlidungan kepada warga Jatim khususnya nahdliyin seperti Perda Obat Tradisional. Para pengrajin obat tradisional tersebut tidak lain adalah warga nahdliyin.
“Kita berusaha melindungi pedagang, pengrajin dan pembeli obat tradisional, yang rata-rata adalah warga kita,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai laporan kinerja yang telah dikakukan oleh Fraksi PKB, Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuqi Mustamar meminta agar PKB membuat buku laporan berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Hal tersebut agar marsyarakat khususnya warga nahdliyin tahu telah membantu dan memperjuangkan mereka. “Segera membuat buku atau profil anggota Fraksi PKB Jatim, asal usul dan alumni mana, termasuk juga menyajikan data bantuan yang dari PKB. Agar PC dan kader tahu, masyarakat juga tahu yang membantu adalah PKB,” pungkas Kiai Marzuqi.
