Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur melayangkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jatim tahun anggaran 2024.
Kritik tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim 2024, Senin (2/5/2025).
Hikmah menyampaikan bahwa Fraksi PKB melihat kinerja mayoritas BUMD tidak menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan penurunan setoran deviden. PKB menyatakan bahwa pemprov perlu melakukan evaluasi dan reformasi total terhadap jajaran Direksi dan Komisaris BUMD yang tidak mampu memangemen perusahaan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan evaluasi dan reformasi total terhadap Direksi dan Komisaris yang belum mampu merealisasikan pemberian dividen sesuai dengan target yang telah ditetapkan,”
Dari sisi belanja daerah, lanjut Hikmah, Fraksi PKB menyoroti rendahnya penyerapan belanja daerah untuk beberapa sektor, seperti Belanja Bantuan Sosial, yang hanya terserap sebesar 89,66%.
“Fraksi PKB meminta agar Pemprov Jatim menselaraskan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), agar pos belanja bantuan sosial dapat terserap dengan maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, yang hal yang menjadi perhatian serius Fraksi PKB adalah serapan anggaran yang kurang optimal pada urusan pemerintahan pilihan, yakni sektor Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; serta Perindustrian, yang hanya mencapai 92,04%.
“Fraksi PKB memandang bahwa urusan pemerintahan pilihan ini tidak kalah penting dibanding urusan pemerintahan wajib. Sektor-sektor tersebut berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi E ini mengatakan, PKB meminta pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada sektor-sektor tersebut. Selain itu, Fraksi PKB mendorong agar alokasi anggaran ke depan disusun dengan memperhitungkan potensi strategis tiap sektor, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mencegah tumpang tindih program dan anggaran.
“Dengan langkah ini, serapan anggaran dapat ditingkatkan dan manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujarnya.
Fraksi PKB menilai, rendahnya serapan anggaran menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun koordinasi internal yang perlu segera dibenahi.
 Pemp){kind=link}